"Jawa Tengah termasuk yang ditangani KPK soal pendidikan. Tidak usah sebut di mana, ini jadi atensi dari KPK, apalagi kita tahu pemerintah sekarang akan membenahi SDM. Bagaimana membenahi SDM kalau di pendidikan masih ada korupsi," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.
Hal ini disampaikan Basaria dalam sambutannya di acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel Semarang, Senin (1/4/2019).
"Kami ingatkan tim Korsupgah setiap saat ada di tempat Bapak dan Ibu, jadi segala bentuk kalau ada penyelewengan terpantaunya lebih cepat. Tim kita biasanya akan ingatkan lebih dahulu, tapi sekali dua kali tidak (berhenti) juga otomatis dilakukan upaya penindakan," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Basaria memperingatkan langsung 35 Bupati/ Wali Kota di Jawa Tengah untuk tidak menyelewengkan anggaran. Tim Korsupgah disebut sudah memantau semua kepala daerah.
Basaria menjelaskan program tim Korsupgah KPK fokus pada delapan aspek yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.
Ia menjelaskan contoh-contoh penyelewengan salah satunya dana desa dimana Kepala Desa mengembalikan sebagian uang kepada kepala daerah atau kepala daerah yang belum paham dan membelanjakan dana tersebut untuk pribadi.
"Masalah ASN, kenapa jadi perhatian KPK, yang namanya jual beli itu masih ada mulai rekrutmen sampai duduk jabatan," ujar Basaria tanpa menyebut daerahnya.
(alg/sip)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "KPK Sedang Beri Penanganan untuk Bidang Pendidikan di Jateng, Soal Apa? - detikNews"
Post a Comment