Mensos Tegaskan PKH dan BPNT Dapat Penuhi Target IPM 2019 - Warta Kota

BANDUNG BARAT- Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Program Keluarga Harapan pasti punya kontribusi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semua unsur yang ada di IPM yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, peningkatan kesejahteraan ada di PKH. Kami sangat percaya bahwa PKH dan BPNT ini punya kontribusi positif untuk memperbaiki IPM,” tandas Mensos, usai penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap II di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019)

Bahkan, lanjut Mensos, intervensi PKH secara spesifik sudah dilakukan sejak anak masih dalam kandungan atau pada ibu hamil dan BPNT memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Komplementaritas Bansos PKH dan BPNT dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya berdampak signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia dan IPM," kata Mensos.

Ia memaparkan bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup meningkat, karena dalam program PKH diintervensi sejak anak masih dalam kandungan. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan.

"Ini untuk mencegah bayi tidak normal atau kematian bayi, alhamdulillah cara ini mampu mendongkrak peluang hidup bayi," katanya.

Mensos menyatakan, pemerintah pada Rancangan APBN 2019 akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM), selain meneruskan komitmen pembangunan infrastruktur fisik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan naik menjadi 71,98 pada 2019.

"Saya optimis target tersebut dapat tercapai dengan berbagai pendekatan. Selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan. Terhitung pada 2014, IPM di angka 68,90 persen. Kemudian di 2015 menjadi 69,55 persen, selanjutnya di 2016 sebesar 70,18 persen, dan pada 2017 mencapai 70,81 persen," jelas Mensos.

Mensos menjelaskan pemerintah telah menaikkan anggaran PKH menjadi Rp 34 triliun pada tahun 2019. Kenaikan anggaran itu juga diikuti kenaikan indeks bansos seperti bantuan ibu hamil dan anak balita masing-masing menjadi Rp 2,4 juta pada tahun ini.

Kenaikan bantuan kepada ibu hamil dan balita tersebut merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan IPM. Indeks PKH pada tahun ini, bantuan kepada ibu hamil Rp2,4 juta, bantuan bagi balita Rp 2,4 juta, bantuan anak sekolah untuk SD sebesar Rp 900 ribu, anak SMP sebesar Rp 1,5 juta, SMA sebesar Rp 2 juta.

Sedangkan untuk keluarga yang mempunyai lansia akan mendapatkan tambahan bantuan sebesar Rp 2,4 juta dan untuk yang punya anak disabilitas mendapatkan tambahan Rp 2,4 juta lagi. Sedangkan untuk PKH reguler besarnya Rp 550 ribu pertahun dan PKH akses sebesar Rp 1 juta pertahun.

"Jumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan IPM berbeda antara propinsi satu dengan yang lainnya," lanjut mensos.

Bantuan Sosial untuk Jawa Barat hingga April mencapai Rp 4,6 triliun lebih terdiri dari bantuan PKH sebesar 3.088.631.800.000, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp. 1,449,074,880,000, Rastra sebesar Rp. 75,955,400,000.

Khusus untuk Kabupaten Bandung Barat bansos hingga April mencapai Rp179.931.280.000 terdiri dari bantuan PKH sebesar Rp144.623.600.000 untuk 73.931 Keluarga. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp34.307.680.000 untuk 77.972 Keluarga. Bansos KUBE sebesar Rp100.000.000 untuk 100 Keluarga. Sedangkan Bansos RS-Rutilahu sebesar Rp900.000.000 untuk 60 rumah KPM.

Let's block ads! (Why?)