Prabowo akan Beri Koruptor Pensiun, KPK Tegaskan Zero Tolerance - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penanganan kasus korupsi tidak bisa biasa-biasa saja karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Selain itu, Saut menegaskan sikap antitoleransi bila berhadapan dengan korupsi.

"Kalau korupsi itu kita harus zero tolerance. Itu artinya tidak ada kompromi dengan koruptor karena dia (korupsi) extraordinary crime," ujar Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

"Saya katakan perlu inovasi. Anda nggak bisa hit and run saja, penjarain orang, hukum, terus pulang. Nggak bisa," imbuh Saut.

Jawaban itu disampaikan Saut ketika ditanya wartawan perihal wacana memberikan pensiun bagi koruptor seperti disampaikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto pada saat kampanye akbar pada Minggu (7/4) kemarin.

Pada saat berpidato dalam kampanye akbar di GBK itu, Prabowo sempat mengatakan akan meminta para koruptor bertobat dan mengembalikan uang negara. Selain itu, Prabowo menyebut para koruptor itu akan diberi dana pensiun.

"Kita akan panggil koruptor-koruptor itu, kita akan minta mereka tobat dan sadar kembalikanlah uang-uang yang kau (koruptor) curi, ya boleh kita sisihkan sedikitlah, boleh nggak? Ya untuk dia pensiun, berapa, Kita tinggalin berapa," ujar Prabowo dalam pidatonya itu.

Ucapan Prabowo itu belakangan dijelaskan lebih lanjut oleh juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria. Dia menyebut Prabowo yang berkarakter pemaaf.

"Jadi maksud Prabowo itu, karakternya beliau ini kan sebetulnya pemaaf, dia minta, ini kan ke belakang banyak koruptor. Koruptor-koruptor itu diminta tobat, nah setelah diminta tobat, ya tentu kalau dia tobat harus mengungkapkan berapa banyak korupsinya dan sebagainya. Nah bisa saja nanti ada satu mekanisme kalau tobat, menyerahkan (korupsinya), misalnya si A kalau korupsi Rp 10 M, Rp 100 M, atau mungkin sampai triliunan, ya tobat kan menyerahkan uangnya kepada negara," ujar Riza.

"Nanti kalau diserahkan ke negara, nanti tinggal mekanismenya ke depan secara hukum seperti apa kalau orang yang seperti ini, apakah nanti tetap dihukum, atau mungkin ada keringanan hukuman, atau ada pengampunan, tentu nanti akan kita diskusikan ke depan," imbuhnya.

Untuk lebih lengkapnya tentang penjelasan BPN Prabowo-Sandiaga itu bisa dicek pada tautan di bawah ini.

Kembali pada tanggapan Saut di atas. Dia menyebut korupsi itu tidak hanya hal-hal yang besar saja tetapi dari hal yang dianggap remeh.

"Korupsi itu dimulai dari 1 rupiah. Kamu melanggar lampu lalu lintas pun korup juga," sebut Saut.

Selama ini, disebut Saut, aturan yang ada masih dalam ranah yang biasa-biasa saja. Untuk itu, dia mendorong pemberantasan korupsi harus tanpa toleransi serta harus berinovasi melalui undang-undang untuk ke depannya.

"Ini kan kita masih ordinary effort. (Undang-Undang) Tipikor kita masih kayak begitu. Pak Laode (Laode M Syarif) bilang malah kampungan. Itu banyak yang harus kita perbaiki. Jadi yang tadi itu masih hit and run aja gitu, ambil, pensiun, itu nggak boleh dalam memberantas korupsi," ucap Saut.

Simak Juga "Saat Prabowo Sapa Titik Soeharto dan Diminta Rujuk oleh Relawan":

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/fjp)

Let's block ads! (Why?)