Laporan PBB: Warga Korut Terpaksa Suap Pejabat untuk Bertahan Hidup - detikNews

Jenewa - Laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut warga Korea Utara (Korut) dipaksa menyuap para pejabat untuk bisa bertahan hidup di negara terisolasi tersebut. Otoritas Korut menyebut laporan PBB itu didasari motif politis.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (28/5/2019), laporan yang dirilis kantor HAM PBB itu menyebut Korut sebagai negara dengan korupsi 'endemis' dan penindasan marak. Disebutkan laporan PBB itu bahwa para pejabat Korut kerap memeras uang rakyat jelata yang berjuang memenuhi kebutuhan mereka, bahkan mengancam mereka dengan penahanan dan penuntutan sewenang-wenang, khususnya yang bekerja dalam sektor perekonomian informal.

Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) -- nama resmi Korut -- menolak keras laporan PBB ini. Korut menyebut laporan ini 'didasari motif politis untuk tujuan jahat'.

"Laporan semacam itu tidak lebih dari rekayasa ... karena selalu didasarkan pada hal yang disebut testimoni 'para pembelot' yang memberikan informasi palsu demi mencari nafkah atau yang didorong melakukan itu di bawah paksaan atau bujukan," sebut misi Korut di Jenewa dalam pernyataan kepada Reuters.
Korut menyalahkan situasi kemanusiaan yang memprihatinkan akibat pemberlakuan sanksi-sanksi PBB untuk program nuklir dan rudal balistik sejak tahun 2006 lalu. Namun laporan PBB itu menyebut bahwa militer Korut menerima dana prioritas di tengah 'salah pengelolaan perekonomian'.

"Saya khawatir bahwa fokus yang konstan pada isu nuklir terus mengalihkan perhatian dari kondisi penegakan HAM yang buruk bagi jutaan warga Korea Utara," ujar Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, dalam pernyataannya.

"Hak untuk mendapat makanan, layanan kesehatan, tempat berteduh, pekerjaan, kebebasan bertindak dan kebebasan bersifat universal dan tidak dapat dicabut, tapi di Korea Utara itu bergantung sepenuhnya pada kemampuan individu-individu untuk menyuap pejabat-pejabat negara," imbuhnya.

Hasil penaksiran PBB awal bulan ini menyebut 4 dari 10 warga Korut, atau sekitar 10,1 juta orang, mengalami kekurangan pangan secara kronis dan akan mengalami penghematan lebih lanjut untuk jatah yang sudah minimum, yang diperkirakan terjadi usai musim panen terburuk dalam satu dekade terakhir.

"Ancaman penangkapan, penahanan dan penuntutan memberikan sarana yang kuat kepada para pejabat negara untuk memeras uang dari masyarakat yang berjuang untuk bertahan hidup," ungkap laporan kantor HAM PBB itu.

Laporan PBB berjudul 'The price is rights' itu menyebut suap sebagai 'fitur sehari-hari bagi orang-orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka'. Laporan itu mengecam hal yang disebut sebagai 'lingkaran setan untuk perampasan, korupsi dan penindasan'.

Kantor HAM PBB menyebut laporan itu didasarkan pada 214 wawancara dengan para 'pelarian' Korut yang sebagian besar berasal dari wilayah Provinsi Ryanggang dan Hamgyong Utara, yang berbatasan dengan China. Mereka menjadi yang pertama terlepas dari sistem distribusi umum yang kolaps tahun 1994 lalu, yang memicu kelaparan yang diperkirakan menewaskan 1 juta orang.

Ju Chan-Yang (29) yang membelot ke Korea Selatan (Korsel) tahun 2011 lalu, menuturkan bahwa keluarganya terpaksa bertahan hidup dengan menjual gula-gula dan minuman keras yang diracik sang ibu. Ju juga menyebut dirinya terpaksa menjual produk-produk Korsel dan Amerika yang dilarang di pasar gelap. Terkadang, dia harus menyuap otoritas setempat.

"Jika Anda ketahuan dan tidak punya suap untuk dibayarkan, Anda bisa dieksekusi mati, seperti kerabat saya," tuturnya.

Disebutkan laporan PBB bahwa banyak warga Korut yang membayar suap dalam bentuk tunai atau rokok agar tidak diwajibkan bekerja untuk negara yang tidak memiliki gaji. Mereka mencari nafkah dari sektor lain termasuk dari pasar. Suap-suap lainnya, menurut laporan PBB itu, diberikan kepada para penjaga perbatasan agar warga Korut bisa menyeberang ke wilayah China. Namun dalam situasi ini, kaum wanita Korut rawan menjadi korban sindikat penyelundup manusia.

"Korea Utara merupakan masyarakat di mana semua anggotanya terlibat dalam korupsi karena mereka dipaksa melakukan tindakan ilegal untuk bertahan hidup," kata Lee Han-Beyol yang datang ke Korsel tahun 2001 dan kini mengelola kelompok yang membantu para pembelot Korut.

(nvc/ita)

Let's block ads! (Why?)