Mekanisme Pemilihan Pimpinan KPK Lewat DPR Dikritik - detikNews

Jakarta - Berhembus isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpolitik. Peneliti senior Indonesiawi, Setiawan Purnomo menilai hal tersebut bisa saja terjadi karena mekanisme pemilihan pimpinan KPK yang melibatkan DPR RI.

"KPK itu lembaga hukum tapi di asesmen oleh lembaga politik. Ini yang bagi saya harus dibenahi ke depan. Apakah asesmen pimpinan KPK ini harus melalui jalan politik jalurnya, atau bagaimana," kata Setiawan dalam diskusi bertajuk 'Bersih-bersih Jokowi: Menyoroti Institusi Antikorupsi' di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

Menurut Setiawan, keterlibatan DPR dalam menentukan pimpinan KPK mengganggu independensi lembaga antirasuah tersebut. Dia menyampaikan, pandangannya tentang KPK yang saat ini dinilai tidak sehat yakni kompetisi di antara sesama pegawai.

"Karena rezim politik ini kan nggak jelas. Ketika 'warnanya' sama mungkin dia akan membela kepentingan yang sama. Dilihat dari sejarah, awal pembentukan KPK ini semangat bersatunya luar biasa. Di akhir-akhir ini, di periode ke empat, sudah mulai masuk ada semacam kompetisi," ujar Setiawan.

Selain masalah independensi KPK, Setiawan juga menyayangkan kekisruhan yang terjadi di internal KPK terkait perekrutan penyidik.

"Ada dua kompetisi, di internal sendiri antar karyawan sendiri saja berkompetisi. Seperti di media massa sekarang tentang isu di penyelidik dan penyidik yang dulu harusnya dipasok dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, sekarang diambil alih," imbuh Setiawan.

Diketahui, muncul gejolak lain ketika KPK melantik 21 penyidik baru yang dilatih secara independen. Para penyidik baru itu sebelumnya merupakan penyelidik KPK. Namun, penyidik KPK yang berasal dari Polri memprotes pelantikan 21 penyidik baru tersebut.

"Saya coba komparasi dengan periode lalu. Saya lihat kekompakan itu ada di periode lalu, era Pak Ruki (mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki), di mana ketika itu kepolisian, BPKP itu kan sangat kompak sekali. Tapi akhir-akhir ini ada semacam kecemburuan," ucap Setiawan.

Simak Juga Video IPW Kritik KPK: Tidak Berjalan Optimal

[Gambas:Video 20detik]

(aud/zak)

Let's block ads! (Why?)