Prediksi Panglima TNI setelah Munculnya Tuduhan Kecurangan Pemilu 2019 - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memprediksi adanya pihak-pihak yang akan menyatakan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, hal itu terlihat dari pernyataan sejumlah pihak yang menyatakan telah terjadi kecurangan pemilu, meski pihak penyelenggara pemilu menyatakan sebaliknya.

"Hal ini terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan, beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurangan walau pun pihak penyelenggara pemilu menyatakan tidak terjadi," ujar Hadi saat Rapat Kerja terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019, dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2019).

Selain itu, Hadi menilai, saat ini terdapat indikasi adanya provokasi dan penciptaan opini oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan perolehan suara.

Terdapat pula tuduhan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, proses penghitungan hingga penetapan hasil pemilu.

Sementara, penyebaran kabar bohong atau hoaks melalui media sosial diprediksi masih terus meningkat.

Akibatnya, menurut Hadi, situasi tersebut akan memunculkan aksi unjuk rasa bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu.

"Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang sudah kami prediksi dan kami siagakan dengan Bapak Kapolri," kata dia.

Terkait hal itu, Hadi menegaskan, pihaknya menyiapkan langkah-langkah antisipasi antara lain upaya deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat.

Hadi juga memastikan TNI akan terus melakukan patroli bersama Polri di wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Terhadap hal-hal yang menonjol yang terjadi di wilayah, TNI juga terus melakukan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah," kata Hadi.

Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana, perwakilan Menko Polhukam dan perwakilan Jaksa Agung.

Let's block ads! (Why?)