5 Hal tentang Usulan KLB Partai Demokrat - Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Senior Partai Demokrat mendorong partai berlambang Mercy itu untuk melakukan Kongres Luar Biasa atau KLB. Mereka menginginkan posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Senior Partai Demokrat itu tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD). Salah satu yang juga dikritisi adalah hasil Pemilu Legislatif 2019, Demokrat memperoleh suara 7,7 persen.

Mereka menilai, perolehan tersebut menempatkan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu di posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004.

Meski begitu, DPD Partai Demokrat di beberapa daerah menolak usulan KLB tersebut. Seperti DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta yang secara tegas menolak.

Berikut 5 hal tentang usulan KLB dari senior Partai Demokrat dihimpun Liputan6.com:

2 dari 7 halaman

1. Disampaikan Para Senior

Politisi Senior Partai Demokrat Tetap Dukung Koalisi Prabowo-Sandi — Politisi senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua (tengah) didampingi politisi-politisi senior PD lainnya yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) memberikan keterangan pers terkait koalisi Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mengkritisi kondisi internal Demokrat dan mendorong DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Politisi senior Demokrat yang tergabung dalam gerakan ini, antara lain Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Salah satu yang dikritisinya adalah hasil Pemilu Legislatif 2019, Demokrat memperoleh suara 7,7 persen. Meskipun lolos ambang batas parlemen, namun perolehan tersebut menempatkan Demokrat di posisi urutan terendah sejak Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu 2004.

Terkait kondisi ini, GMPPD menilai diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader untuk membangkitkan semangat dan langkah bersama mengembalikan marwah dan kejayaan Partai Demokrat.

3 dari 7 halaman

2. Ditanggapi Dewan Pembina Partai

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, desakan KLB sebagai masukan. Kata dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat akan segera membahas usulan tersebut.

"Tentunya seperti itu (dibahas di DPP) karena kemarin baru suatu penyampaian ide dan sebagainya. DPP pasti akan melaksanakan rapatnya akan melaksanakan fungsi-fungsinya dan tentunya pasti ditanggapi," kata Agus.

Lebih lanjut Agus menyatakan, usulan itu menurutnya tidak harus ditanggapi dengan mengikuti keinginan para senior. Namun, dia pastikan usulan tersebut akan dibahas di DPP.

"Dalam hal ini ditanggapi tidak harus seperti apa yang diminta bisa saja yang lain. Tapi semuanya pasti apa yang disampaikan kader pasti akan ditanggapi oleh DPP, " ungkapnya.

Terkait kritik menurunnya elektabilitas Partai Demokrat, Agus mengakuinya. Faktor-faktor penurunan elektabilitas juga akan dibahas di DPP.

"Memang Partai Demokrat ada penurunan dan penurunan itu ada yang mempunyai pandangan apa. Ini hanya karena barangkali disebabkan A B C D dan lainya. Ini adalah usulan, sekali usulan ini dari kader Parati Demokrat dan kebetulan dari senior-senior," ucap Agus.

4 dari 7 halaman

3. Bentuk Keprihatinan

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok membantah para senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP Partai Demokrat untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Menurut dia, apa yang disampaikan GMPPD adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi internal Demokrat.

"Sebenarnya tidak ada desakan untuk KLB ya, namun ini bentuk keprihatinan kami sebagai senior Demokrat atas kondisi internal partai," kata Achmad Mubarok.

Dia menjelaskan, keprihatinan tersebut terkait semakin menurunnya perolehan suara Demokrat di tiap Pemilu. Misalnya, di Pemilu 2014 memperoleh 10,9 persen lalu turun menjadi 7,7 persen di Pemilu 2019.

Menurut dia, setelah dianalisa, kondisi tersebut disebabkan Demokrat telah menyimpang dari fitrah awal partai yaitu sebagai partai nasionalis terbuka, ideologi nasionalis religius, politik yang dijalankan cerdas, bersih dan santun.

"Demokrat sering menyimpang dari kesantunan dengan menggunakan bahasa kasar. Terkadang tidak cerdas, karena itu kami ingin kembali fitrah Demokrat sehingga menjadi partai terbuka, nasionalis, religius, berpolitik cerdas dan santun," ujar Mubarok seperti dikutip Antara.

Mubarok mengkritisi di internal Demokrat banyak kader yang baru masuk lalu banyak bersuara mengatasnamakan parpol. Misalnya Demokrat ingin keluar dari koalisi, padahal keluar ataupun masuk koalisi ditentukan dalam mekanisme internal.

Dia juga menilai pernyataan kader Demokrat yang mengusulkan pembubaran koalisi justru menyebabkan partainya diledek parpol lain sehingga menurunkan marwah partai.

"Segelintir kader tidak paham marwah partai, kita ingin bawa kesadaran kembali ke khitah sebagai parpol yang bersih cerdas dan santun," katanya.

5 dari 7 halaman

4. Inginkan AHY Jadi Ketum Demokrat

Pake Seragam Demokrat, SBY Kukuhkan Agus Yudhoyono sebegai Kogasma — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memegang bendera saat pengukuhan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, untuk Pemilukada dan Pilpres 2019, Jakarta, Sabtu (17/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menggantikan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.

Menurut Max, AHY merupakan wajah partai Demokrat. Saat dia ditugaskan sebagai Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat pada Pemilu 2019, AHY mengemban tugas menggantikan SBY ke daerah-daerah. Karena ketika itu SBY tengah mengurus Ibu Ani Yudhoyono di rumah sakit di Singapura.

"Bagi kami yang paling depan saat ini adalah AHY. Yang sudah maju, yang punya poling, yang sudah kerja ke daerah-daerah," ujar Max.

Skenario penggantian Ketua Umum itu apabila Kongres Luar Biasa (KLB) pergantian Ketua Umum dilakukan. Max bersama senior Partai Demokrat berencana membentuk gerakan untuk menyelamatkan partai dengan agenda final mendorong KLB.

Anggota Majelis Tinggi Demokrat itu tidak takut dianggap sebagai partai keluarga. "Kalau melalui KLB, maka itu bukan masalah keluarga," ucap Max.

Max juga menilai AHY adalah kader paling berpotensial untuk diusung sebagai calon presiden pada 2024. Menurutnya, AHY adalah kader terbaik Demokrat.

"Saat ini AHY berada paling depan, dan beliau satu satunya diusulkan untuk 2024," ucapnya.

6 dari 7 halaman

5. Ditolak Sejumlah DPD

Suara Demokrat — Thumbnail video suara Demokrat

DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta secara tegas menolak usulan para senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang mendorong diselenggarakannya KLB.

"DPD Partai Demokrat DKI Jakarta secara tegas menolak usulan KLB. Usulan KLB itu hanya dari senior partai yang sedang cari perhatian saja," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Taufiqurrahman.

Dia mengatakan, naik atau turunnya perolehan suara partai dalam kontestasi pemilu merupakan hal yang biasa dan evaluasi pasca-Pemilu memang harus dilakukan, namun bukan dengan KLB.

Menurut dia, pelaksanaan KLB itu baru bisa dilakukan kalau ada kejadian luar biasa dan ada angka minimal yang harus diusulkan DPC dan DPD Demokrat seluruh Indonesia.

"KLB bisa dilaksanakan kalau ada kejadian luar biasa, namun saat ini tidak ada. Kami harap para senior-senior ini jangan memprovokasi, karena kami nilai mereka mau cari perhatian," ujarnya seperti dikutip Antara.

Taufiqurrahman menilai pernyataan senior Demokrat itu hanya ingi mencari perhatian Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena sebagai sosok muda di internal partai dan akan menjadi tokoh sentral.

Tak hanya itu, DPD bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat juga menolak dilakukannya KLB.

"Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri di Mataram.

Ia menilai tidak ada dasar untuk KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi preseden buruk bagi partai itu ke depan.

"KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah," tegasnya dikutip dari Antara.

7 dari 7 halaman