Keberhasilan Indonesia di DK PBB Hasil Proses Panjang - Medcom ID

Jakarta: Indonesia telah menyelesaikan tugasnya sebagai ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam periode Mei 2019. Kementerian Luar Negeri mengatakan keketuaan ini merupakan salah satu wujud peran kepemimpinan Indonesia di kancah global.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan bahwa keketuaan Indonesia di DK PBB tidak hanya tergambar selama bulan Mei. Menurutnya, kinerja serta hasil kepemimpinan RI di DK PBB merupakan hasil dari proses panjang.

"Proses keketuaan sudah dimulai jauh sebelum itu, sekitar enam hingga tujuh bulan sebelum Mei 2019. Keketuaan ini tidak mendadak, tapi melalui proses yang sudah lama direncanakan," ujar Febrian di Kantin Diplomasi Kemenlu RI di Jakarta, Selasa 11 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada awal 2019, Indonesia langsung bergerak mempersiapkan segala sesuatunya menjelang keketuaan. Tema keketuaan juga sudah disiapkan sejak saat itu, yakni "Investing in Peace."

Konsultasi dengan semua negara anggota PBB menjelang keketuaan juga sudah dilakukan Indonesia sejak 2018. "Saat itu kita bilang ke negara-negara anggota, 'ini lho yang akan kita sampaikan saat menjadi ketua DK PBB,'" tutur Febrian.

"Jadi intinya, keketuaan ini adalah suatu proses panjang yang kita lakukan secara berurutan dan sistematis," lanjutnya.

Menjadi ketua DK PBB bukan perkara mudah, karena dihadapkan dengan berbagai isu sulit yang melibatkan banyak pihak. Sebagai pimpinan, RI menggunakan pendekatan konstruktif dengan negara-negara anggota lain dalam menghasilkan sejumlah produk, seperti resolusi.

Baca:Apresiasi Luas untuk Keketuaan Indonesia di DK PBB

Selama menjadi ketua DK PBB, Indonesia telah menghasilkan empat resolusi, satu presidential statement, tiga press statements, dan tiga element to the press.

"Resolusi, presidential statement dan lain-lainnya itu tidak mudah. Selama menjadi ketua DK PBB, kita bukan hanya dituntut memperlihatkan kepemimpinan, tapi juga menjembatani berbagai kepentingan. Diplomasi kita sebagai bridge builder," ungkap Febrian.

Mengenai Investing in Peace, Febrian memaparkan alasan pemilihan tema tersebut. Tema dipilih karena merefleksikan kepemimpinan intelektual Indonesia dan menunjukkan konsep RI mengenai perdamaian.

"Jika berbicara mengenai perdamaian, bukan hanya tembak-menembak di daerah konflik kemudian gencatan senjata," sebut Febrian. Bagi Indonesia, perdamaian haruslah bersifat berkesinambungan.

Untuk menuju perdamaian berkesinambungan, Indonesia menilai perlu adanya pembentukan ekosistem. Ekosistem perdamaian itu dapat terbentuk dengan pembangunan perekonomian, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia dan juga demokrasi.

"Aspek-aspek inilah yang kita bilang menciptakan ekosistem perdamaian, sehingganya menjadi berkesinambungan. Perdamaian itu multidimensi, dan harus diupayakan secara menyeluruh," pungkas Febrian.

(WIL)

Let's block ads! (Why?)