Mangkraknya Proyek Pasar Klewer Timur yang Bikin Jokowi Digugat - detikFinance

Solo - Sudah hampir dua tahun proyek Pasar Klewer sisi timur terkatung-katung. Nasib pedagang pun tak jelas karena harus menempati pasar darurat akibat bangunan pasar yang telah dibongkar.

"Di sini pelanggan yang dulu sudah tidak ke sini lagi, susah cari karena pindah lokasi. Penghasilan menurun sampai 50 persen," kata salah satu pedagang, Ana (55) ditemui di kiosnya, Rabu (12/6/2019).

Hal inilah yang membuat sejumlah warga Solo menggugat Wali Kota Surakarta, Menteri Perdagangan hingga Presiden RI. Mereka menuntut agar proyek segera digarap tahun 2019 ini.

Pasar Klewer sisi timur memang rencananya dibangun setelah pasar sisi barat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 21 April 2017 lalu. Namun Pemkot Surakarta baru memperoleh pencairan dana sebesar Rp 48 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada September 2017.

Alhasil, pemkot hanya mendapatkan sisa waktu tiga bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Pemkot langsung mengambil langkah melelang proyek sekaligus segera memindahkan pedagang ke pasar darurat di Alun-alun Lor Keraton Kasunanan Surakarta.

"Kami hanya diberi waktu sampai 31 Desember 2017. Makanya kami targetkan awal Oktober 2017 sudah mulai pembangunan," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Surakarta saat itu, Subagiyo.

Pasar Klewer sisi timur yang sudah rata dengan tanah. Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom

Awal permasalahan terjadi ketika tidak adanya kontraktor yang berminat mengikuti lelang. Bahkan ketika diulangi, lelang tetap sepi peminat karena waktu yang sudah mepet.

Pemkot kemudian melaporkan hasil lelang yang gagal tersebut kepada Kementerian PUPR. Selanjutnya, pemkot melobi kementerian agar pengerjaan proyek dilakukan multiyears atau tahun jamak.

Lobi itu pun gagal hingga akhirnya proyek dipastikan tak bisa dikerjakan tahun 2017. Pemkot kemudian merevisi anggaran menjadi Rp 58 miliar untuk diajukan pada APBN 2018.

"Detail engineering design (DED) tidak berubah. Hanya penyesuaian harga saja, mengantisipasi perubahan harga material tahun depannya," katanya.

Proyek yang akan dibangun dua lantai itu terdiri dari basement dan semi- basement. Pasar Klewer sisi timur akan terhubung dengan sisi barat.

Hingga September 2018, pemkot tidak kunjung mendapatkan kepastian pencairan dana. Padahal molornya pembangunan itu berdampak pada perpanjangan sewa alun-alun yang digunakan sebagai pasar darurat.

Pemkot pun terpaksa memperpanjang sewa alun-alun dengan biaya Rp 2,5 miliar per tahun. Padahal pemkot sudah tiga tahun menyewa alun-alun sejak digunakan sebagai pasar darurat untuk pedagang Pasar Klewer sisi barat.

Akhirnya Kementerian PUPR mengambil alih proyek pasar tekstil di Solo itu. Mulai dari proses lelang hingga pengerjaannya akan ditangani pemerintah pusat.

"Rencananya Januari (2019) dilelang bersama 12 pasar lain di Indonesia, lalu Maret mulai dibangun. Target September 2019 selesai," ujar Subagiyo.

Namun hingga saat ini proyek Pasar Klewer sisi timur masih mangkrak. Bekas bangunan pasar kini masih rata dengan tanah.

Sejumlah warga Solo pun telah melayangkan gugatan kepada pemerintah melalui Pengadilan Negeri Surakarta pada 27 Mei 2019 lalu. Mereka menilai pemerintah tidak cermat dalam merencanakan pembangunan.

"Kami meminta tergugat 1 (Menteri Perdagangan) dan tergugat 2 (Presiden RI) menganggarkan dana Rp 200 miliar dalam APBN Perubahan 2019 untuk proyek Pasar Klewer. Tergugat juga harus mengganti biaya sewa alun-alun selama ini," kata kuasa hukum penggugat, Arif Sahudi, Selasa (11/6/2019).

Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga menjadi tergugat, mengaku siap menjalani proses hukum. Dia mengatakan telah melakukan tugas semaksimal mungkin.

"Silakan saja menggugat, proses hukum biar berjalan. Saya sudah maksimal kok berusaha agar pembangunan lancar," kata Rudy.

Menurutnya, pemkot saat itu membongkar bangunan Pasar Klewer sisi timur karena sudah ada kejelasan dana dari pemerintah pusat. Kali ini dia menjanjikan pasar akan selesai dibangun tahun depan.

"Waktu itu kan sudah ada kejelasan dari pusat, makanya berani saya bongkar. Sekarang sudah diproses di Kementerian PUPR, targetnya April 2020 jadi," pungkasnya. (bai/ang)

Let's block ads! (Why?)