Didorong Jadi Capres, JK: Saya Tak Punya Partai, Ingin Istirahat

Jakarta - Jusuf Kalla tak bisa maju kembali jadi cawapres karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak mengadili gugatan masa jabatan wapres. JK pun didorong maju menjadi capres.

"Saya, pertama, butuh 20 persen. Saya nggak punya partai. Cukuplah biar Anda yang muda-muda," ujar JK kepada wartawan seusai acara Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) Members di Ayana Midplaza Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Soal dorongan Demokrat agar JK berani maju jadi capres, JK menegaskan dirinya ingin beristirahat. "Saya ingin istirahat," sebutnya.

MK tak menerima gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden/wakil presiden. Pemohon dinilai tak punya kedudukan hukum terkait gugatan.

Dengan putusan itu, JK otomatis tidak bisa lagi maju sebagai cawapres. JK tidak bisa jadi capres karena terbentur UU No 7/2017 tentang Pemilu. Karena itu, penggugat mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

Gugatan UU Pemilu yang ditolak MK ini diajukan Muhammad Hafiz dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi. Soal gugatan ini, JK tidak mempersoalkannya.

"Oh tidak ada soal. Sejak dulu Anda tanya, saya selalu bilang ingin istirahat. Bukan saya menggugat," tegas dia.

Pemohon menganggap UU Pemilu merugikan hak konstitusional karena ketidakpastian hukum terkait dengan pembatasan masa jabatan tersebut berlaku untuk satu pasangan dengan periode masa jabatan yang sama atau tidak.

Sedangkan MK dalam pertimbangannya menyatakan norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para pemohon untuk menggunakan hak pilih.
(rna/fdn)

Let's block ads! (Why?)