Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Kesempatan untuk Bahas Isu ...

Posted on June 18, 2018

Setelah Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, terdapat isu yang dapat diangkat oleh Indonesia selama masa keanggotaannya yang akan dimulai tahun depan: membahas isu keamanan maritim. Mendorong isu keamanan maritim di Dewan Keamanan PBB akan menjadi penyambung aspirasi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Global, mengutip istilah yang telah sering digunakan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Oleh: Pandu Utama Manggala (The Diplomat)

Indonesia baru saja memenangkan kursi di badan tertinggi PBB. Sekarang adalah waktunya untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mengembangkan keamanan maritim.

Dalam rapat PBB pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia berhasil memperoleh 144 suara dari 190 negara, mengamankan kursi tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB (UNSC). Ini akan menjadi keempat kalinya bagi Indonesia untuk mewakili kelompok Asia Pasifik di badan paling penting di dalam PBB (Indonesia sebelumnya pernah bergabung dalam DK PBB pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008).

Memenangkan kursi dalam Dewan Keamanan tentu saja seperti warisan bagi sebuah pencapaian diplomatik bagi banyak negara, dikarenakan hal tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian internasional. Terpilihnya Indonesia juga memberikan pernyataan tegas bahwa peran Indonesia di kancah internasional tidak menyusut, dan bahwa Indonesia akan terus menjadi anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, dengan rasa tanggung jawab yang begitu dalam terhadap perannya di regional.

Segera setelah pemilihan yang berlangsung di kantor pusat PBB di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kembali menegaskan komitmen mereka terhadap perdamaian dunia, dan untuk merepresentasikan kepentingan seluruh 193 negara anggota PBB semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai anggota tidak tetap, akan ada empat prioritas bagi masa jabatan Indonesia di Dewan Keamanan: (1) mengembangkan penjagaan perdamaian dan pembangunan perdamaian, sekaligus mengembangkan peran perempuan di Dewan Keamanan; (2) mempromosikan kerja sama antara dewan dengan organisasi regional dalam upaya pencegahan konflik; (3) menempa kerja sama global untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030; dan (4) mengembangkan pendekatan global yang komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan terorisme dan radikalisme. Walau keempat isu tersebut sangat penting bagi perdamaian dan stabilitas, masih ada isu yang dapat diangkat oleh Indonesia selama masa keanggotaannya yang akan dimulai tahun depan: membahas isu keamanan maritim.

Membahas Isu Keamanan Maritim

Keamanan maritim telah menjadi salah satu isu paling menonjol di abad ke-21. Ini dikarenakan lautan telah menjadi komponen vital bagi perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi. Hampir setengah dari keseluruhan kapal kontainer di dunia—membawa sekitar $5,4 juta barang dagang dan dua pertiga pengiriman minyak dunia—melewati Laut China Selatan dari Selat Malaka dan Samudera Hindia. Semua negara-negara yang menjadi punggawa ekonomi dunia memiliki kepentingan untuk memastikan keamanan pengiriman yang melalui wilayah tersebut; segala macam gangguan akan memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi global. Perhatian dan manajemen konstan oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk mengamankan perdamainan dan stabilitas di laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sekitar 16.056 pulau dan 5,9 juta kilometer persegi wilayah perairan, Indonesia memegang identitas yang kuat untuk selalu aktif dalam berupaya memastikan keamanan jalur perdagangan, khususnya mengingat kepulauan Indonesia juga merupakan rumah bagi titik penting strategis bagi perdagangan global seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Mendorong isu keamanan maritim di Dewan Keamanan PBB akan menjadi penyambung aspirasi Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Global, mengutip istilah yang telah sering digunakan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Kursi di Dewan Keamanan akan memberikan Indonesia panggung yang penting untuk meningkatkan perhatian terhadap tumbuhnya ancaman keamanan maritim non-tradisional, seperti pembajakan dan penculikan bersenjata, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia, dan terorisme. Dari beragam permasalahan ini, pembajakan telah menjadi masalah yang terus berkembang, utamanya di wilayah Asia Tenggara. Terlepas dari menurunnya angka keseluruhan dalam serangan pembajakan dari 303 kasus yang dilaporkan pada tahun 2015 menjadi 221 kasus pada tahun 2016, namun Asia Tenggara telah menggantikan Pantai Somalia sebagai wilayah yang paling sering terkena pembajakan dengan 68 insiden yang terjadi di Laut China Selatan, dan 16 kasus termasuk penyelundupan, pembajakan, dan pencurian yang muncul di wilayah Laut Sulu-Celebes pada tahun 2016. Serangan pembajakan di wilayah Asia Tenggara memiliki beragam bentuk; kebanyakan lebih berkaitan dengan pencurian minyak yang memiliki hubungan dengan pasar gelap dan kejahatan terorganisasi. Dalam permasalahan ini, Indonesia dapat menumbuhkan pendekatan kooperatif yang menyertakan patroli angkatan laut, pengawasan udara bersama, dan berbagi intelijen.

Selain kesempatan untuk membahas isu keamanan maritim secara langsung, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatannya berada di Dewan Keamanan PBB secara penuh untuk mengembangkan ambisi laut hijau jangka panjang bagi angkatan laut Indonesia. Ini adalah bagian dari rencana Indonesia untuk memodernisasi angkatan militer Indonesia sesuai dengan cetak biru Standar Minimum Esensial Angkatan Bersenjata 2024 (MEF) yang diadopsi pada tahun 2005. Angkatan laut hijau Indonesia bercita-cita untuk dapat melakukan pemolisian yang efektif dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan memiliki kemampuan proyeksi kekuatan regional yang terbatas, atau bahkan internasional. Oleh karenanya, dengan kesadaran mengenai meningkatkannya ketidakamanan di lingkungan strategis di wilayah maritim, Indonesia tidak hanya perlu meningkatkan jumlah personel penjaga perdamaian hingga 4.000 hingga tahun 2019, namun mereka juga harus meningkatkan kapabilitas angkatan laut mereka melalui program pembangunan kapasitas gabungan, dan produksi berbasis transfer teknologi (ToT) dengan produsen luar negeri, dalam rangka membangkitkan performa angkatan laut mereka, baik dalam pengawasan maupun untuk operasi tingkat tinggi.

Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Indonesia tidak hanya memiliki kesempatan untuk memfasilitasi konsep kerja sama Indo-Pasifik dan memanfaatkan inisiatif tersebut untuk mengusulkan “aturan berinteraksi” di dua laut strategis, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia dapat dengan mudah menindaklanjuti hasil dari Perjanjian Jakarta yang diletakkan di bawah kepemimpinan Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia (IORA) dari tahun 2015-2017. Dengan identitas mereka sebagai perwakilan kelompok Asia-Pasifik di Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga dapat memberikan mekanisme konsultasi untuk isu keamanan di wilayah tersebut, termasuk kepada Jepang, China, India, dan Australia, yang akan berfungsi sebagai poros stabilitas dan kemakmuran Asia.

Sebagai kekuatan maritim yang sedang berkembang, Indonesia harus terus memainkan peran konstruktif dalam mengatasi masalah maritim global melalui penerapan UNCLOS, diplomasi maritim, peningkatan angkatan laut, dan kerja sama maritim regional. Aktivisme internasional Indonesia dalam domain maritim tidak akan mengorbankan empat prioritas utama lainnya yang ditegaskan Retno, tetapi ini harus dilihat sebagai reposisi strategis dalam memberikan dampak yang jauh lebih besar selama periode dua tahun yang singkat terkait keamanan. Dewan tersebut sekaligus memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) menghancurkan sebuah kapal Vietnam di Pulau Datuk di Mempawah di Kalimantan Barat pada tanggal 20 Mei 2015. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) bersama dengan Angkatan Laut dan Polisi Laut menghancurkan kapal-kapal asing yang tertangkap menjarah ikan di laut Indonesia. (Foto: AFP)

Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Kesempatan untuk Bahas Isu Keamanan Maritim