Mungkinkah Jokowi Berpaling dari PDIP di Pilpres 2019?

VIVA – Hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2018 memperlihatkan pencapaian yang kurang bagus untuk PDI Perjuangan. Sebagai partai pemenang Pemilu 2014, banyak duet jagoan yang diusung PDIP tumbang dari rival dalam sejumlah pilkada tingkat provinsi.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun mengatakan hasil quick count Pilkada 2018 tak berpihak pada PDIP. Namun, hasil ini justru menguntungkan Joko Widodo yang diproyeksikan maju kembali ke Pilpres 2019.

"Pemenang utama dari Pilkada 2018 ini menurut saya adalah Jokowi. Bukan PDIP. Jokowi yang menang, bukan berarti PDIP ikut menang," kata Rico kepada VIVA, Kamis, 28 Juni 2018.

Menurut dia, rentetan kekalahan jagoan PDIP di sejumlah daerah menunjukkan daya tawar partai berlambang Banteng moncong putih itu menurun kepada Jokowi. Sebaliknya, Jokowi 'menang' karena berbeda sikap dengan PDIP dalam dukungan terhadap calon kepala daerah tertentu.

Dengan pencapaian ini, ia menilai merusak kepercayaan diri PDIP bila ingin mengusung kadernya sebagai bakal calon wakil presiden Jokowi.

"Yang jadi pertanyaan apakah PDIP akan cukup percaya diri mengajukan kadernya untuk menjadi cawapres Jokowi," sebut Rico.

Baca: Banyak Jagoannya Keok di Pilkada, PDIP Makin Pede Dukung Jokowi

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri (tengah)

Rico melihat hasil Pilkada versi quick count memberikan gambaran Jokowi bisa pede menatap Pilpres 2019. Sejumlah kemenangan 'cagub dukungan' Jokowi di Pilgub Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi alasannya.

"Karena riilnya Jokowi sering beri gesture kedekatan terhadap calon yang dekat dengannya bukan dari PDIP," ujar Rico.

Lihat Juga

Baca: PDIP Resmi Usung Jokowi Jadi Capres 2019

Rasa pede Jokowi ini menurut Rico termasuk kemungkinan untuk memilih pendampingnya di Pilpres 2019 dengan mengesampingkan kandidat dari PDIP. Bila ini terjadi, Jokowi bisa berpaling dari PDIP di Pilpres 2019.

"Ada sekali (peluang Jokowi berpaling dari PDIP). Bila PDIP memaksa kadernya menjadi pasangan Jokowi. Padahal, pasangan tersebut kurang begitu diterima publik," jelasnya.

Ambang Batas Capres di MK

Rico juga menganalisis kemungkinan lain bila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pasal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ambang batas capres sebelumnya 20 persen kursi legislatif, atau 25 persen suara sah nasional, digugat dengan tujuan agar dihilangkan atau menjadi 0 persen.

Baca: Banyak Jagoan PDIP Keok di Pilkada, Ini Analisis Penyebabnya

Menurutnya, jika MK mengabulkan ambang batas 0 persen maka dinilai bisa menjadi lampu kuning buat PDIP. Ia menganalisa ada kemungkinan Jokowi bisa berpisah dari PDIP dan berlabuh dukungan ke partai lain.

"Bila MK memutuskan PT (presidential threshold) 0 persen, bukan tidak mungkin Jokowi bisa maju dari partai manapun, tanpa kertegantungan apa-apa," ujar Rico.

Let's block ads! (Why?)