Benny Susetyo: Demokrasi Kita Seperti Pasar Bebas, Banyak Artis ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Satuan Tugas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Antonius Benny Susetyo menyoroti kualitas peraturan perundangan yang dinilai belum benar-benar harmonis dan sinergis dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Benny, demikian ia disapa, salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya kualitas wakil rakyat di parlemen yang memproduksi peraturan perundangan tersebut.

Minimnya kualitas para wakil rakyat itu pun disebabkan kepada sistem demokrasi berbiaya tinggi.

"Kalau kita lihat, demokrasi kita ini seperti pasar bebas. Jadi tidak ideologis. Maka, partai-partai itu enggak ada yang ideologis sebenarnya. Tapi lebih kepada kepentingan market. Makanya banyak itu masuk orang-orang (calon legislatif) artis, pesohor, pengusaha, yang punya jaringan masuk. Maka Muncul calon-calon yang tidak punya kualitas," ujar Benny saat dijumpai usai acara simposium nasional institusionalisasi Pancasila di Crowne Hotel, Jakarta, Senin (30/7/2018).

"Sedangkan, orang-orang cerdik, pandai dan tidak punya kapital sulit masuk (rekrutmen parpol). Ya inilah demokrasi kita yang berorientasi pada pasar. Ya pasar yang menentukan, seperti menjual barang," lanjut dia.

Benny pun berharap DPR RI dengan apapun kondisi saat ini berbenah diri dalam hal memproduksi peraturan perundangan. Parlemen diharapkan betul-betul memproduksi undang-undang yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok politik tertentu.

"Sekarang, DPR harus benar-benar selektif saat pembuatan undang-undang, tidak mengejar setoran. Undang-undang harus dibuat melihat urgensinya, penting atau tidak? Manfaatnya untuk rakyat apa? Undang-undang juga harus menjaga kesatuan persatuan dan terakhir, harus melalui uji publik. Maka, akan lahir undang-undang yang memberikan ruh Pancasila dalam kehidupan publik ini," lanjut dia.

Benny sekaligus mengapresiasi DPR RI yang sudah berkomitmen bekerjasama dengan BPIP terkait perumusan undang-undang. Saat ini, BPIP dan DPR RI sedang mencari mekanisme bagaimana pelibatan BPIP dalam setiap perumusan peraturan perundangan.

"Kami bersyukur karena DPR ternyata mau diajak bekerjasama. Sehingga nanti ada suatu kerjasama sebelum pembuatan undang-undang, kita ingin bagaimana Pancasila menjadi arus utamanya. Jadi sebelum perumusan, (BPIP) akan dilibatkan," ujar Benny.

Diberitakan, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengungkapkan bahwa BPIP akan dimintai masukan apabila DPR RI dan pemerintah hendak merancang peraturan perundangan.

Rencana itu bertujuan agar peraturan dan perundangan yang diproduksi tiak melenceng dari nilai- nilai Pancasila.

"Kalau bikin undang-undang, pertama kan ketentuan umum, kedua azas dan tujuan. Itu semua tertulis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah yang sekarang kita inginkan tata nilainya juga masuk," ujar Utut dalam acara simposium nasional institusionalisasi Pancasila di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

"Jadi nanti BPIP akan memberi masukan. BPIP kasih masukan kan boleh. Lebih untuk memberi warna agar nilai-nilai Pancasila-nya lebih kental. Karena kalau tidak nanti kita makin jauh," lanjut dia.

Utut mengaku, pimpinan DPR RI sudah memerintah Badan Keahlian tentang rencana pelibatan BPIP tersebut.

Kompas TV Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan berlandaskan pancasila, perlu adanya panduan yang jelas.

Let's block ads! (Why?)