Kesbangpol Petakan Potensi Konflik Sosial

SLEMAN, KRjogja.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman terus melakukan pemetaan terhadap potensi konflik. Hal ini sebagai langkah antisipasi agar potensi tersebut tidak muncul menjadi konflik.

Tim dari Kesbangpol juga terus terjun langsung ke masyarakat. Pasalnya, potensi konflik tiap daerah itu tidak sama. Di Kecamatan Depok contohnya. Disana potensi konflik paling tinggi terkait identitas.

"Disana banyak pendatang yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mereka juga datang sambil membawa identitasnya masing-masing, suku hingga budaya. Jika dapat beradaptasi, hal ini rawan memunculkan konflik dengan masyarakat setempat," ujar Kepala Kesbangpol Sleman Hery Dwi Kuryanto dalam FGD penanganan perubahan sosial dan potensi konflik di Aula Unit I Kompleks Pemda Sleman, Senin (16/7).

Contoh lain di daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi. Dimana potensi tersebut dikelola oleh masyarakat. Hal ini berpotensi memunculkan konflik sosial antar masyarakat.

"Di Kecamatan Cangkringan, misalnya. Disana ada potensi konflik sosial, karena adanya penambahan pasir yang untuk kewenangan saat ini tidak ada di kami. Tapi di propinsi," ujarnya.

Terkait hal tersebut harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai potensi ekonomi justru berdampak pada kecemburuan sosial.

Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sleman Setiharno menyebutkan, beberapa potensi konflik yang saat ini sedang trend. Konflik pengelolaan objek wisata, penambangan, sarana transportasi berbasis online hingga keberadaan tower, toko modern dan hunian eksklusif.

"Untuk objek wisata banyak yang ternyata juga belum berpayung hukum. Kondisi ini dapat memunculkan konflik horisontal antar masyarakat," urainya. (Awh)

Let's block ads! (Why?)