Didominasi Pembiayaan Utang dan Gaji PNS, RAPBN 2019 Dinilai ...

Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2019. Sebesar Rp 2.439,7 triliun jumlah RAPBN tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Peneliti Senior INDEF Didik J Rachbini menjelaskan saat ini dalam RAPBN 2019 pemerintah memiliki masalah yang besar. Menurut dia mulai dari penerimaan hingga penyerapan masih dibayangi oleh target dan realisasi yang tidak terpenuhi.

"Di sisi belanja itu ada pemborosan yang besar, sebagian besar untuk bayar utang dan bayar gaji"Peneliti Senior INDEF Didik J Rachbini

Didik menyampaikan, dari sisi belanja ada pemborosan yang sangat besar. Pasalnya pengeluaran dari APBN sebagian besar masih digunakan untuk pembayaran gaji. "Di sisi belanja itu ada pemborosan yang besar, sebagian besar untuk bayar utang dan bayar gaji. Studi kami, belanja ini untuk urusan rutin saja," kata Didik dalam acara Diskusi Publik RAPBN 2019 Realistis vs Populis di kawasan Kalibata, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Kemudian Didik juga mengkritik pemerintah terkait dana pendidikan yang dinilai diacak-acak oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya saat ini Kemendikbud hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 46 triliun.

"Anggaran pendidikan dicabik-cabik. Diambil untuk Kementerian Agama, Kemenkeu atau Kemenhub. Hanya dapat Rp 46 triliun, dananya masuk ke mana mana," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan jumlah anggaran Rp 2.439,7 triliun ditujukan untuk memacu perekonomian agar tercipta kesejahteraan untuk masyarakat.

Belanja negara tersebut meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 2.142,5 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1.893,7 triliun.

Saksikan juga video 'Promosi Asian Games, Para Menteri Jokowi Paparkan RAPBN di JCC':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/dna)

Let's block ads! (Why?)