Israel dan Hamas Memulai Perundingan Damai

Jakarta, CNN Indonesia -- Israel menetapkan sejumlah tujuan terbatas dalam pertemuan gencatan senjata di Gaza dengan memusatkan perhatian pada usul mengendurkan blokade di wilayah yang dikuasai Hamas dengan imbalan pihak Palestina tidak melakukan serangan di garis depan.

Pernyataan pemerintah Israel ini dikeluarkan beberapa jam sebelum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu dengan kabinet bidang keamanan untuk membicarakan, dan kemungkinan menyetujui, usul dari PBB dan Mesir yang bertujuan mencegah perang Gaza.

Pernyataan singkat setelah pertemuan ini tidak mengungkap banyak hal dari pertemuan yang dilakukan Minggu (5/8) ini. Disebutkan bahwa kepala staf militer Israel menjelaskan situasi di Jalur Gaza kepada kabinet dan bahwa militer negara itu "siap menghadapi skenario apapun."

PBB dan Mesir tidak mengumumkan rincian proposal yang diajukan. Kedua kubu hanya memberi keterangan secara umum terkait pentingnya peningkatan kondisi kemanusiaan di Gaza, menghentikan pertikaian antar-wilayah dan rekonsiliasi antara Hamas dan pesaingnya di kubu Palestina.
Ketegangan meningkat di Gaza yang selama bertahun-tahun dijatuhi sanksi oleh Israel dan Mesir untuk mengisolasi Hamas, sejak warga Palestina melancarkan aksi unjuk rasa pada 30 Maret yang memicu Israel melepas tembakan sehingga setidaknya 157 orang tewas.

Aksi saling melepas mortir antara militan Hamas dan Israel juga terjadi. Hingga kini 10 pelaku dari Palestina tewas, sementara terdapat empat korban warga sipil di kubu Israel.

Sementara penembak jitu dari wilayah Gaza menewaskan seorang tentara Israel dan melukai satu lainnya, selain itu juga terjadi pembakaran semak-semak di wilayah Israel yang disebabkan oleh layangan dan balon gas dari jalur Gaza.

Israel dan Hamas Memulai Perundingan Damai

Warga Palestina mempergunakan layang-layang sebagai senjata dalam bentrokan dengan Israel yang menyebabkan kebakaran semak di wilayah Israel. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Israel membalas aksi ini dengan menutup terminal bisnis utama Gaza pada 9 Juli dan membatasi zona penangkapan ikan Palestina di lepas pantai wilayah itu.

Negara ini menawarkan untuk mencabut pembatasan itu pada perundingan hari Minggu ini.

"Gencatan senjata seutuhnya (oleh Palestina) akan membuat Israel membuka kembali gerbang perbatasan Kerem Shalom dan memperbaharui izin di zona pengambilan ikan," ujar seorang pejabat Israel yang menolak disebutkan namanya seperti dikutip kantor berita Reuters.

Pejabat ini mengatakan tawaran itu akan menjadi inti pembicaraan dengan pihak Palestina. Dia menambahkan kesepakatan lebih luas terkait Gaza akan ditentukan jika ada jaminan pengembalian dua jenazah tentara Israel yang tewas dalam perang Israel-Hamas 2014, serta dua warga sipil yang hilang di Gaza.

Hamas mengatakan masalah empat warga Israel ini tergantung pada langkah Israel membebaskan warga Palestina yang ditahan. Ha ini telah ditolak oleh Israel.

Hamas yang minggu lalu mengadakan pertemuan konsultasi tingkat tinggi di Gaza juga bersikap hati-hati.

"Hamas masih melakukan pertemuan internal hingga kini," kata Hussan Badran ke satu stasiun radio Gaza.

"Penderitaan rakyat kita, dan blokade yang diterapkan selama 12 tahun tanpa rasa salah, mendorong para pemimpin Palestina untuk mencari solusi yang pasti atas penderitaan ini...tanpa memberi konsesi terutama jika terkait dengan posisi dan hak rakyat kami yang sudah diketahui luas."

Lebih dari dua juta warga Palestina, kebanyakan tidak memiliki kewarganegaraan yang merupakan keturunan warga yang terpaksa mengungsi dari wilayah yang sekarang menjadi Israel ketika negara itu didirikan pada 1948, kini tinggal di jalur Gaza yang sempit.

Israel menarik tentara dan pemukim dari Gaza pada 2005, tetapi terus mengendalikan dengan ketat perbatasan darat dan laut. Mesir juga membatasi pergerakan keluar masuk Gaza di perbatasannya.

Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Israel dan Hamas terlibat dalam tiga kali peperangan sejak 2008.

Gerakan Fatah, pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung oleh negara Barat menguasai wilayah pendudukan Tepi Barat, mengecam perundingan Hamas dan Israel karena menganggap kesepakatan yang dicapai akan mengakhiri harapan untuk mendirikan negara Palestina.

"(Kesepakatan akan mendorong) pemisahan Gaza dari tanah air dan akan mendirikan satu negara kecil yang akan mengubur proyek nasional kita," ujar Munir Al-Ghaghoub, juru bicara Fatah.

Akan tetapi setelah pertemuan antara perwakilan faksi Palestina yang meliputi Fatah, Husan Badran mengatakan: "Tidak akan ada negara di Gaza dan tidak ada negara tanpa Gaza." (yns)