Kicau Wakil Ketua KPK Soal Pengusiran saat Nonton Asian Games

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif sempat memiliki kejadian kurang mengenakkan ketika menonton pertandingan bulu tangkis Asian Games di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam cuitannya, Laode mengaku ia diminta pindah oleh pihak panitia karena kursi penonton yang didudukinya disebutkan sebagai jatah tamu VIP Asian Games. Atas pengusiran itu, Laode pun sempat beradu agumentasi dengan pihak panitia.

"Saya mau tegaskan dan sampaikan bahwa saya membeli tiket bukan VIP dan duduk sesuai kelas tiket saya (bukan VIP) dan itu ditunjukkan tempatnya oleh panitia," kicau Laode melalui akun pribadi Twitternya @LaodeMSyarif, Rabu (29/8).

[Gambas:Twitter]
Penegasan Laode itu disampaikan terkait kejadian yang ia alami pada akhir pekan lalu, dan pula sudah dicuitkan lewat akun twitter pribadinya pada akhir pekan lalu.

[Gambas:Twitter]

Pada cuitannya tersebut, Laode juga mengunggah tiga foto. Foto yang pertama memperlihatkan beberapa bangku penonton terlihat kosong. Laode pun juga sempat mengambil gambar tiket yang ia miliki dan kartu identitas milik panitia.

Permasalahan tiket Asian Games tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya tiket yang selalu habis terjual dengan cepat, sedangkan kursi penonton di venue pertandingan masih banyak yang kosong.

Diperkirakan kursi kosong tersebut merupakan tiket yang telah dipesan sebelumnya tetapi pihak yang bersangkutan tidak datang ke venue. Kemudian mencuat isu bahwa adanya gratifikasi tiket yang ditujukan kepada pejabat.

KPK pun akhirnya menerima laporan adanya dugaan permintaan tiket yang dilakukan pejabat kepada pihak panitia. Selain itu ada muncul dugaan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memboyong tiket yang kemudian diperuntukkan kepada pihak penyelenggara negara.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faiz menyayangkan pihak BUMN tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik lantaran diduga memborong tiket Asian Games untuk diberikan kepada pejabat. Donal mengatakan hal tersebut merupakan bentuk pemberian gratifikasi atau suap kepada pihak pejabat.

"Kami menilai itu (pembagian tiket kepada pejabat) gratifikasi. Karena itu bukan tugas pokok fungsi BUMN untuk melayani tiket-tiket atau interven pejabat atau penyelanggara negara," kata Donal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (29/8).

Donal mengatakan seharusnya pihak BUMN tidak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani tiket kepada pejabat. Karena hal tersebut membentuk mental pejabat ingin dilayani.

Selain itu, sambung Donal, pejabat yang menerima jatah tiket dari pihak BUMN harus melaporkannya kepada KPK. Dengan demikian pejabat bisa terhindar dari tindakan pidana suap atau gratifikasi.

Selain itu, Donal mengingatkan kepada pihak Inasgoc sebagai panitia penyelenggara memiliki kebijakan dan memahami peraturan mengenai pemberian jatah tiket kepada beberapa pihak BUMN. Apabila pihak panita memiliki ketegasan, maka tidak akan menghadirkan kecurigaan mengenai jatah tiket. (kid)