Krisis Uang, Badan PBB di Palestina Tarik Staf dari Gaza

Jakarta, CNN Indonesia -- UNRWA, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, menarik sejumlah staf internasional dari Jalur Gaza dengan alasan keamanan. UNRWA menuturkan evakuasi diperlukan setelah sejumlah stafnya mendapat perlakukan kekerasan.

"Baru-baru ini, beberapa orang staf mendapat perlakukan tidak menyenangkan dan dicegah melakukan tugas mereka oleh individu-individu yang memprotes kebijakan organisasi terkait situasi keuangan yang tengah dihadapi UNRWA."

Evakuasi tersebut dilakukan setelah aksi demonstrasi dilakukan sejumlah pegawai lokal UNRWA yang merupakan warga Palestina. Mereka protes setelah badan tersebut memutus hubungan kerja beberapa pegawai lokal lantaran krisis pendanaan.

Seorang sumber menuturkan UNRWA mengevakuasi 13 staf internasional, sementara enam lainnya tetap berada di Gaza.

"UNRWA hari ini memutuskan menarik sejumlah staf internasional keluar dari Gaza untuk sementara menyusul serangkaian insiden keamanan yang dikhawatirkan berdampak pada para staf di wilayah itu," ucap badan tersebut melalui pernyataan, Selasa (2/10).

Hani al-Omari, seorang karyawan lokal UNRWA mengatakan bahwa puluhan orang yang diberhentikan tengah berkumpul di halaman sebuah hotel tempat sejumlah staf internasional disebut menggelar rapat.

Beberapa dari staf lokal UNRWA bahkan mengerubungi kendaraan salah satu staf internasional.

"Kami ingin mengirim pesan kepada mereka bahwa mereka tidak akan merasa nyaman ketika mereka berencana mengeksekusi kami dengan memberhentikan kami," ucap al-Omari.

Meski memindahkan sejumlah stafnya, UNRWA menegaskan bahwa beberapa staf internasional dan direktorat operasional badan itu akan tetap berada di Gaza.

Dikutip Reuters, UNRWA menegaskan organisasi akan terus beroperasi meski ada pengurangan sejumlah pasukan.

UNRWA memang tengah menghadapi krisis pendanaan, terutama setelah Amerika Serikat memutuskan menghentikan seluruh dana bantuannya bagi organisasi itu.

Padahal, AS selama ini merupakan donor terbesar organisasi, yang memfasilitasi bantuan bagi setidaknya 5 juta pengungsi Palestina, tersebut dengan sumbangan lebih dari US$350 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya.

Presiden Donald Trump berangsur-angsur menghentikan bantuan AS bagi organisasi itu sebagai bentuk protesnya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang dianggap tidak kooperatif memajukan prospek perdamaian di Timur Tengah.

Padahal, sebelumnya, AS telah lebih dulu membuat langkah kontroversial dengan memutuskan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember lalu. (rds/eks)