Mahfud MD Puji KPK: Tenaganya Terbatas Prestasinya Jelas!

MAHFUD MD, pakar hukum sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengakui bahwa KPK merupakan lembaga pemberantas korupsi paling efektif di Indonesia.

Belakangan ini, KPK terbukti meringkus pejabat tinggi dan menghantam raksasa bisnis yang korup.

Salah satu kasus terbaru adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, karena diduga terlibat dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Baca: KPK Ringkus 10 Orang dan Sita Uang Rp 1 Miliar dalam OTT di Kabupaten Bekasi

Bahkan, KPK telah menetapkan Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sandoro, sebagai tersangka.

Nama lain yang juga menyandang status tersangka adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Bekasi Neneng Rahmi.

KPK semakin menunjukkan keberaniannya sebagai lembaga pemberantas korupsi andal, dengan menggeledah rumah CEO Lippo Group James Riady, yang berada di Kompleka Taman Golf, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Baca: Sebelum Meninggal, Ibunda Sempat Panggil Nama Roro Fitria

James Riady merupakan putra dari petinggi Lippo Group, Mochtar Riady. Proyek Meikarta digarap oleh Mahkota Sentosa Utama, anak usaha Lippo Cikarang. Sedangkan Lippo Cikarang merupakan jaringan Lippo Karawaci yang dikelola James Riady.

"Tenaga KPK terbatas. Kalau nangani Meikarta dbilang tak berani nangani Century; kalau nangani Century dibilang takut nangani BLBI; kalau nangani BLBI dibilang gentar nangani Hambalang, takut nangani temuan BPK. Kalau nangani itu dikeroyok oleh politisi. Ayo dukung, KPK jalan trs," tulis akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (21/10/2018).

Mahfud MD tak menyangkal bahwa prestasi KPK saat ini yang dipimpin oleh Agus Rahardjo tidak kalah bagus dibandingkan saat dikomandoi Abraham Samad.

Baca: Posting Foto Sedang Naik Kereta Kelas Ekonomi, Titiek Soeharto Banjir Pujian

"Tdk jg sama sj. Malah ada yg bilang lbh greget skrng. Buktinya, skrng ini bnyk pejabat tinggi dan pebisnis besar yg dikirim ke Sukamiskin, mulai dari ketua lembaga negara, menteri, Gub, Bup, Wali, DPR/D, dll. Bhw ada kritik krn ada yg tak tersentuh, yg dulu2 pun dikritik spt itu," kata Mahfud MD.

Walau demikian, menurut Mahfud MD, KPK juga harus dikritik agar dapat bekerja lebih efektif dalam memberantas kasus korupsi, supaya tidak merajalela.

"Tentu kasus2 korupsi hrs diusut tuntas semua. Tapi KPK sdh bekerja siang malam, tenaganya terbatas, namun prestasinya jelas," ujarnya.

Baca: Mogok Mengajar, Guru Honorer di Kabupaten Tangerang Cuma Diupah Rp 800 Ribu per Bulan

Pemberantasan korupsi di Tanah Air, katanya, tidak boleh hanya bergantung kepada KPK semata. Masih ada lembaga lain yang memerlukan dorongan seperti Polri dan Kejaksaan Agung agar bekerja lebih giat lagi.

"Sy msh berharap dan optimis POLRI dan Kejagung bisa memerangi korupsi dgn efektif. Di sana banyak juga tenaga2 yg bisa diandalkan. Yang diperlukan hanya politik hukum kita agar ditata sedemikian rupa. Ingat, scr konstitusional tak boleh kita tak berharap kpd POLRI dan Kejagung," tutur Mahfud MD. (*)

Let's block ads! (Why?)