Prabowo: Tak Ada Ketum Partai Berani Bicara Pasal 33 UUD 1945

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengklaim tidak ada ketua umum partai politik yang berani bicara mengenai Pasal 33 UUD 1945, selain dia selaku Ketum Gerindra.

"Memang elite kita selama ini tidak pernah mau bicara Pasal 33. Coba jujur, saya tanya adakah ketua umum partai lain yang bicara pasal 33 UUD 1945? Membahas saja tidak mau," ujar Prabowo dalam Rakernas LDII di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Kamis (11/10).

Pasal 33 UUD 1945 memuat soal pengelolaan ekonomi negara dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prabowo mengatakan mungkin saat ini ada ketum partai selain dirinya yang berani membahas Pasal 33 UUD 1945. Namun, itu pun ketum partai yang berada dalam koalisi pendukungnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan perekonomian serta sumber daya alam Indonesia yang paling baik tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dia menyayangkan ketika Indonesia tidak menerapkan pola pengelolaan yang termaktub dalam beleid tersebut, padahal hal itu merupakan buah pikir para pendiri bangsa.

Prabowo mengatakan beberapa tahun lalu banyak ekonom datang ke DPR untuk meyakinkan para anggota dewan agar Pasal 33 UUD 1945 dihapus.

"Berusaha meyaknikan agar pasal ini dihilangkan. Pasal 33 ini," ucap Prabowo.

Prabowo lantas menduga dirinya tidak disukai oleh sebagian besar fakultas ekonomi di universitas yang ada di Indonesia. Dia mengaku jarang sekali diundang oleh fakultas ekonomi.

"Karena saya pasti bicara Pasal 33. Pasal 33 ini enggak laku karena sebagian besar fakultas ekonomi kita menganut neoliberal," kata Prabowo.

Pasal 33 UUD 1945 mengandung 5 ayat dan mengatur soal pengelolaan ekonomi dan sumber daya nasional. Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara termaktub dalam Ayat (2).

Ayat (3), menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (4) pasal yang sama menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Perekonomian nasional juga harus dijalankan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mandiri serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lalu pada Ayat (5) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ayat (1) hingga (4) diatur terpisah melalui undang-undang. (bmw/has)