Sri Mulyani Cs Rayu DPR Setujui RAPBN 2019

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat (DPR) RI melanjutkan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk memberikan persetujuan hasil rapat panja-panja tentang asumsi, belanja dan transfer ke daerah pada RAPBN 2019.

Raker kali ini akan menjadi postur RAPBN 2019 yang akan disahkan menjadi UU APBN pada rapat tingkat II alias paripurna. Raker sendiri berlangsung pada pukul 13.36 WIB.

"Bisa kita mulai 13.36 WIB, sebelum memulai, kita Indonesia berduka karena jatuhnya pesawat Lion Air JT610, saya ajak rekan-rekan memanjatkan doa," kata Pimpinan rapat Banggar Azis Syamsuddin di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Dalam raker kali ini pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Dia menyebutkan, ada enam agenda yang akan dibahas oleh Banggar DPR RI dengan pemerintah. Pertama, laporan dan pengesahan hasil panja-panja kedua, pembacaan naskah RUU.

Ketiga, Pendapat akhir mini fraksi, keempat, pendapat pemerintah. Kemudian, penandatanganan naskah RUU dan pengambilan keputusan untuk dilanjutkan ke tingkat II atau paripurna.

"Menuju rapat paripurna besok, ada lima agenda yang akan kita bahas, sebelumnya saya laporkan rapat kita dihadiri oleh 38 dari 98 anggota dari 10 fraksi," jelas dia.

Berikut postur sementara yang telah disepakati antara Banggar DPR RI dengan tim panja pemerintah:

1. Asumsi dasar ekonomi makro

Berikut asumsi dasar yang disepakati tim Panja Asumsi 2019:

Pertumbuhan ekonomi 5,3%
Inflasi 3,5%
Nilai tukar Rp 15.000 per dolar AS
Suku bunga SPN 5,3%
Harga minyak mentah (ICP) US$ 70 per barel
Lifting minyak 775.000 barel per hari (bph)
Lifting gas 1,25 juta barel setara minyak

Sedangkan asumsi dasar target pembangunan ekonomi, yaitu:

Pengangguran 4,8-5,2%
Kemiskinan 8,5-9,5%
Rasio gini 0,380-0,385
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98

2. Pendapatan dan Belanja Negara

Banggar DPR RI dan tim panja pemerintah juga menyetujui pendapatan negara Rp 2.165,1 triliun, belanja negara Rp 2.462,3 triliun. Dengan angka tersebut maka defisit anggaran Rp 297,2 triliun atau tetap berada di 1,84%, dan keseimbangan primer sebesar Rp 21,3 triliun.

Tonton juga 'Defisit Menurun, Menkeu: Manajemen Utang Kita Makin Hati-hati':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/ara)

Let's block ads! (Why?)