PBB Buat Draf Resolusi yang Mengutuk Kekerasan terhadap ...

TPF Myanmar juga telah menyusun daftar pelaku yang harus diprioritaskan untuk penyelidikan dan pendakwaan atas kebertanggungjawaban mereka dalam genosida terhadap Rohingya.

Pencarian fakta menemukan bahwa militer Myanmar terindikasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas sejak 2011. Laporan itu juga menambahkan bahwa lembaga keamanan Myanmar lainnya juga terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut.

Figur yang terlibat dimulai dengan panglima tertinggi, Min Aung Hlaing, yang sejauh ini selalu terhindar dari sanksi atau kecaman khusus dari pemerintah internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Laporan misi itu juga menyebutkan lima komandan militer lainnya - wakil komandan utama Soe Win, Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung dan Than Oo, semuanya memimpin divisi militer yang melakukan operasi di negara bagian Rakhine dan tempat lain di Myanmar.

Maung Maung Soe termasuk yang pertama dijatuhi sanksi oleh beberapa negara dan dipecat --atau dikambing-hitamkan-- oleh militer Myanmar pada bulan Juni dalam sebuah gerakan yang secara luas dilihat sebagai cara bagi para pemimpin senior untuk menunjukkan bahwa mereka mengambil tanggung jawab atas krisis tahun lalu.

Dia memimpin Komando Barat, yang mengawasi negara Rakhine, hingga November lalu. Keputusan itu, yang menurut mantan pejabat tinggi militer, dibuat oleh Min Aung Hlaing sendiri, sangat tidak populer di kalangan militer, yang percaya dia dijadikan kambing hitam untuk melindungi lebih banyak pemimpin senior.

TPF Myanmar, yang didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, merekomendasikan bahwa Dewan Keamanan merujuk situasi di Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional, atau membuat pengadilan pidana internasional ad hoc, dan memberlakukan embargo senjata pada Myanmar.

Dewan Keamanan PBB bertemu hari Selasa 28 Agustus, tetapi pengamat mengatakan tidak mungkin bahwa tindakan yang menentukan akan datang dari badan PBB itu.

China, anggota permanen dewan dan tetangga di utara Myanmar, telah membela Naypyidaw sejak awal krisis, dan menjanjikan bantuan pembangunan sejalan dengan strategi pemerintah di negara bagian Rakhine, melihatnya sebagai cara untuk mendapatkan kembali pengaruh yang hilang sejak Myanmar memulai hubungan hangat dengan Barat, The Washington Post melaporkan.

Min Aung Hlaing, panglima tertinggi, baru-baru ini mengunjungi Rusia --salah satu anggota permanen DK PBB-- di mana dia berbelanja senjata.

Let's block ads! (Why?)