PKS Janji Hapus Pajak Motor, Fahri: Partai Jangan Mikir Hal Kecil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan janji PKS yang akan mendorong RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor bila masuk ke Parlemen pada 2019 nanti. Fahri mengaku tidak tahu RUU tersebut diperjuangkan untuk siapa.

"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekedar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," ujar Fahari di Komplesk Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (26/11/2018).

Menurut Fahri, janji penghapusan pajak kendaraan bermotor oleh PKS tersebut tanpa dilakukan kajian terlebih dahulu. Seharusnya pajak kendaraan bermotor ditinggikan sehingga banyak masyarakat beralih ke transportasi publik.

"Katakanlah di negara tetangga kita seperti Singapura itu ya. Pajak motor dan mobil itu dinaikan setinggi-tingginya. Kenapa kata dia? Karena anda menggunakan ruang publik dengan kendaraan privat anda. Motor adalah kendaraan privat, mobil kendaraan privat, sementara itu ruang publik anda mau pakai. Maka pajaknya ditinggikan karena anda mengambil privacy orang atau publik punya untuk anda," katanya.

Filosofinya menurut Fahri yang harus dilindungi adalah ruang publik bukan kendaraan pribadi. Sangat salah apabila yang dilindungi adalah kendaraan pribadi dalam menggunakan ruang publik.

Baca: Ini Daftar Racun Demokrasi yang Perlu Dijauhkan Masyarakat Jelang Pilpres 2019 Menurut Mendagri

"Yang harus dilindungi itu adalah, limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik. Nah itu salah cara berpikirnya. Kurang tinggi itu cara memfilsafati urusan publik ini," tuturnya.

Menurutnya pajak kendaraan motor yang tidak signifikan terhadap pendapat asli daerah (PAD), bukan berarti harus dihapuskan pajaknya. Sebalikna pajak tersebut harus dinaikan agar sigfikan teradap pemasukan daerah.

"Justru harusnya dibikin signifikan supaya orang beralih kepada kendaraan umum manakala kendaraan umumnya sudah ada. Sebab lama-lama ini jenis kendaraan yang harus dikurangi. Karena kita mereplacenya dengan kendaraan publik," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPP PKS Pipin Sopian mengatakan ada dua program yang akan diperjuangkan partainya bila lolos Pemilu Legislatif 2019. Dua program tersebut adalah RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM seumur hidup.

Let's block ads! (Why?)