Hasil Silaturahmi DDI dengan BksPPI Soal PBB dalam Pemilu 2019 - Tribun Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Da'wah Islamiyah (DDI) Jatim menyelenggarakan silaturahmi bersama Ormas Islam, Tokoh Masyarakat, Cendekiawan Muslim, Pegiat Dawah dan Badan Koordinasi Pondok Pesantren Indonesia (BksPPI) untuk memberikan masukan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pilpres 2019 nanti.

Forum silaturahmi yang digelar di Hotel Namira, Jalan Wisma Pagesangan, Surabaya, Minggu (30/12/2018) tersebut juga dihadiri oleh Ketua Majelis Syuro DPP PBB, MS Kaban.

Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Jatim, Tamat Anshory mengatakan, dalam forum tersebut peserta menghendaki Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum PBB mundur dari jabatannya.

• Ada Kader yang Membelot Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin, PAN Jatim Ungkap Ada Tekanan dari Luar Partai

• Hasto Kristiyanto Minta Relawan Jokowi-Maruf Amin Tak Terpancing Narasi Prabowo Subianto

Namun menurut Tamat pribadi, hal tersebut tidak perlu, karena yang lebih penting saat ini menurutnya adalah cukup Yusril Ihza Mahendra mundur dari jabatannya sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin dan taubatan nasuha mengakui kesalahannya.

"Kita melalui Majelis Syuro meminta agar meninjau kembali keberadaan Yusril sebagai lawyer atau penasehat capres Jokowi, ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Yusril karena para pendukung PBB, khusunya di Jatim menghendaki ia mundur mulai dari cendekiawan muslim, lembaga dakwah dan pondok pesantren," kata Tamat.

• Sandiaga Ngaku Prabowo dan Dirinya Siap Jawab Semua Tuduhan Soal HAM di Debat Capres 2019

• Pemuda Pancasila Siap Gunakan 23 Ribu Rumah Anggotanya untuk Menangkan Jokowi-Maruf Amin di Jatim

Selain itu, poin penting yang dihasilkan dalam forum tersebut adalah meminta kepada seluruh kader partai PBB simpatisan caleg dan jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tetap solid dan berkomitmen mendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga sesuai dengan ijtima ulama 1 dan 2.

Meminta dan mendesak Bawaslu atau lembaga yang kompeten dan berwenang untuk melakukan audit forensik atas sistem etika Pemilu agar tidak terjadi kegagalan fungsi atau shut down tiba-tiba dan potensi serangan peretas atau hacker selama proses rekapitulasi suara.