Merdeka.com - Maraknya kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo geleng-geleng kepala. Dia pun kerap kali disalahkan jika banyak kepala daerah yang terjerat.
BERITA TERKAIT
"Jangan salahkan saya, orang korupsi enggak ada yang lapor saya. Semua media sosial salahkan saya enggak tegas, enggak awasi," kata Tjahjo saat menyampaikan paparan kinerja Kemendagri di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Ia mengaku kerap mewanti-wanti para kepala daerah yang ditugaskan di wilayah rawan korupsi. Sayang, banyak yang hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan.
"Seperti di Sumut dan Malang. Saya minta KPK, kalau benar sapu bersih sekaligus saja jangan dicicil. Jadi tidak ganggu jalannya pemerintahan," ungkap Tjahjo.
Sebelumnya, Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meringkus 29 kepala daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK. ICW menilai, lembaga antirasuah terbilang massif menciduk kepala daerah yang melakukan perkara korupsi.
"Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah)," kata peneliti ICW Egi Primayoga di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12). [rhm]
Bagikan Berita Ini
Related Posts :
KPK Tambah 22 Penyidik Baru dari Unsur Internal dan Polri - Okezone- Alasan KPK Latih 22 Penyelidik Menjadi Penyidik - Tempo.co
- Tambah Penyidik, KPK Latih 22 Orang Penyelidik - WartaEkonomi.co.id
- Terima Putusan PTUN, WP KPK Tak Ajukan Banding - detikNews
- Belajar Berantas Rasuah, Komite Antikorupsi Afghanistan Sambangi KPK - detikNews
0 Response to "Mendagri Minta KPK Sapu Bersih Kepala Daerah Korup, Jangan Dicicil | merdeka.com - merdeka.com"
Post a Comment