Beda Penggunaan SKTM dan KJP dalam PPDB di Jakarta - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus jalur surat keterangan tidak mampu ( SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 karena banyak disalahgunakan.

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberlakukan SKTM itu untuk kategori tertentu. Selain SKTM, Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga digunakan sebagai syarat melanjutkan pendidikan.

Penggunaan SKTM dan KJP itu disebut jalur afirmasi dalam PPDB DKI Jakarta. Kuota jalur afirmasi yakni lima persen dari total PPDB.

Lalu, apa perbedaan penggunaan SKTM dan KJP?

SKTM

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, SKTM digunakan khusus untuk anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. SKTM tetap dipakai karena anak usia sekolah yang tidak sekolah selama ini tidak memiliki KJP.

"SKTM dipakai untuk anak yang tidak sekolah, kan anak tidak sekolah tidak menerima KJP. Agar mereka bisa sekolah, maka difasilitasi melalui jalur afirmasi dan bukti yang ditunjukan adalah SKTM," kata Bowo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Jalur anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan SKTM pertama kali dibuka pada tahun ajaran 2018/2019. Jumlah siswa yang masuk sekolah melalui jalur itu tidak banyak.

Bowo berharap, makin banyak siswa yang menggunakan jalur afirmasi itu pada PPDB tahun ini.

KJP

Bowo menyampaikan, KJP juga digunakan sebagai syarat dalam PPDB. Siswa penerima KJP tidak perlu lagi menggunakan SKTM dalam PPDB.

"Jadi, PPDB-nya melalui KJP," ujar Bowo.

Bowo menyampaikan, salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk membuat KJP adalah SKTM.

Karena itu, siswa yang sudah memiliki KJP tidak perlu lagi menggunakan SKTM untuk melanjutkan pendidikannya.

"SKTM dipakai syarat untuk KJP. Jadi, entrinya itu KJP untuk anak yang sekolah," kata dia.

Tak ada penyalahgunaan

Bowo memastikan tidak ada penyalahgunaan SKTM dalam PPDB. Sebab, anak yang berhak mendapatkan SKTM untuk masuk sekolah sudah didata masing-masing kelurahan.

"Enggak (ada penyalahgunaan), kalau DKI Jakarta udah terfilter kok," ucapnya.

Pihak kelurahan mulanya mendata anak-anak yang tidak sekolah di kelurahannya. Data itu kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk diverifikasi.

"Sebelumnya (kelurahan) sudah mendata anak tidak sekolah dari kelurahan ini, kelurahan ini, sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan, sehingga nanti tinggal kami kroscek," ujar Bowo.

Let's block ads! (Why?)