SPPT PBB Disampaikan Lebih Awal

\ News \ Suara Kedu

SLEMAN, suaramerdeka.com - Mendorong percepatan pencapaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), Pemkab Sleman menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) lebih awal. Surat pemberitahuan diberikan kepada seluruh kepala desa sejak hari pertama masuk kerja di tahun 2019.

"SPPT ini dibutuhkan oleh masyarakat khususnya untuk mendukung transaksi tanah sehingga harus disampaikan segera. Pemerintah juga diuntungkan dengan penerimaan pajak yang lebih cepat," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Sleman Harda Kiswaya disela acara penyampaian SPPT P2 tahun 2018 di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Rabu (2/1).

Untuk ketetapan PBB P2 tahun 2019 ini, Pemkab Sleman tidak menempuh kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara massal kecuali beberapa objek pajak khusus yang bernilai komersial tinggi. Pokok ketetapan PBB P2 tahun ini adalah 624.519 lembar dengan nominal ketetapan Rp 84,1 miliar.

Angka itu naik sedikit dari ketetapan tahun lalu yakni Rp 79,78 miliar dengan SPPT sebanyak 620.555 lembar. Namun realisasi pembayarannya belum mencapai 100 persen, tepatnya hanya Rp 73,6 miliar.

Klik di sini untuk dapatkan pernik dekorasi rumah dengan harga terbaik

Diakui Harda, pencapaian PBB di lapangan menghadapi sejumlah kendala antara lain kesalahan cetak ganda, dan banyaknya wajib pajak yang tinggal di luar kota padahal pokok ketetapannya tergolong tinggi.

"Sampai sekarang kami belum menemukan solusi jitu untuk menyelesaikan kendala itu. Sudah berbagai cara dilakukan termasuk kerjasama dengan pemerintah desa, dan mengirim surat langsung sesuai alamat yang ada," imbuhnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengingatkan masyarakat agar patuh membayar pajak guna memperlancara proses pembangunan.

"Mudah-mudahan yang lunas pajak bisa lebih banyak lagi. Untuk itu saya minta kades segera mendistribusikan SPPT agar bisa secepatnya diterima oleh warga," tandasnya.

(Amelia Hapsari/CN33/SM Network)

Berita Terkait

Let's block ads! (Why?)