Suap Meikarta, KPK Duga Anggota DPRD Bekasi Dibiayai Pelesiran - Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dugaan pembiayaan jalan-jalan ke luar negeri kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi beserta keluarga dalam kasus suap Meikarta. Salah satu negara yang dikunjungi adalah Thailand.

"Kami mengidentifikasi cukup banyak anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarganya dibiayai ke luar negeri, salah satunya Thailand," kata Febri di kantornya, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Baca : Pengakuan Ahmad Heryawan Seusai Diperiksa KPK Terkait Meikarta

KPK menemukan dugaan tersebut dalam proses penyidikan kasus suap Meikarta. Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas Bekasi menerima suap untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Suap itu diberikan oleh eks petinggi Lippo Group Billy Sindoro dan tiga pegawai Lippo Group.

KPK kini tengah menelusuri keterkaitan pembiayaan plesiran tersebut dengan kepentingan mengubah revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

Kepentingan itu muncul, karena proyek Meikarta yang rencananya dibangun di lahan seluas 500 hektar tak mungkin dilakukan tanpa mengubah aturan tata ruang. Oleh karena kondisi itu, KPK menduga ada pihak yang mendorong untuk merubah aturan tata ruang.

Simak juga :
87 Orang Siap Bersaksi Perkara Suap Meikarta ke Pemerintah Bekasi

"Kami dalami proses pembahasan rencana tata ruang, siapa yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang dan juga dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi," kata Febri terkait kasus suap Meikarta. Untuk menelusuri dugaan tersebut, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Bekasi.

Let's block ads! (Why?)