KPK Bicara Pengembangan Kasus Meikarta Usai Tuntutan Billy Sindoro Cs - detikNews

Jakarta - KPK bicara soal pengembangan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta usai dibacakannya tuntutan terhadap Billy Sindoro dkk. Menurut KPK, pengembangan bisa dilakukan sepanjang ada bukti permulaan yang cukup.

"Pengembangan itu dimungkinkan sepanjang bukti-buktinya cukup untuk mengarah ke sana. Kalau ada bukti permulaan misalnya tentu akan kami dalami lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

Dia mengatakan pengembangan bisa dilakukan terhadap individu ataupun korporasi. Namun, Febri belum menyebut ada tidaknya proyek penyelidikan baru yang dilakukan KPK terkait kasus ini.

"Pengembangan itu selalu dimungkinkan. Baik terhadap orang per orang ataupun korporasi," ujarnya.

Hari ini, jaksa KPK membacakan tuntutan terhadap 4 orang terdakwa kasus dugaan suap proyek Meikarta. Keempat terdakwa itu ialah:

1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,

2. Konsultan Lippo Group Taryadi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan

3. Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan

4. Pegawai Lippo Group Henry Jasmen dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam analisis yuridis surat tuntutan terhadap 4 terdakwa itu, disebut Sekda Pemprov Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa menerima Rp 1 miliar. Uang itu disebut diserahkan oleh Neneng Rahmi yang merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi dan Hendry Lincoln selaku Sekretaris Dispora Pemkab Bekasi.

"Neneng Rahmi Nurlaili dan Hendry Lincoln menyerahkan uang Rp 1 miliar dari Lippo kepada Iwa Karniwa," ucap jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (21/2).

Selain itu, jaksa menyebut sumber uang untuk kasus suap ini berasal dari PT Lippo Cikarang. Hal itu disebut berdasarkan keterangan Ju Kian Salim yang merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak 2016 dan direktur di PT MSU (Mahkota Sentosa Utama).

Selain keempat terdakwa itu, KPK juga telah melimpahkan berkas untuk lima orang yang diduga sebagai penerima suap. Mereka ialah Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
(haf/fdn)

Let's block ads! (Why?)