Akui Golan Milik Israel, Amerika 'Dihajar' di Dewan Keamanan PBB - Mata Mata Politik

Posted on March 29, 2019

AS secara luas dikecam di Dewan Keamanan PBB, setelah Trump menandatangani pengakuan atas aneksasi Dataran Tinggi Golan di Suriah oleh Israel. Pembicara demi pembicara pada sesi Dewan Keamanan PBB pada Rabu (27/3), mengecam keputusan Trump dan menyerukan Israel untuk mundur dari Dataran Tinggi Golan. AS membela keputusannya, dengan alasan bahwa pengakuan itu memperkuat keamanan Israel dan dapat berkontribusi pada stabilitas seluruh Timur Tengah, dengan menjaga Suriah dan sekutu Iran-nya tetap terkendali.

Oleh: Al Jazeera

Amerika Serikat (AS) mendapat kecaman tajam dari 14 negara Dewan Keamanan PBB lainnya, atas keputusannya untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang melanggar hukum internasional.

Dewan Keamanan PBB bertemu pada Rabu (27/3) atas permintaan Suriah, yang dalam sepucuk surat kepada Dewan menyebut bahwa AS melakukan “pelanggaran terang-terangan” atas resolusi PBB.

Presiden AS Donald Trump menandatangani proklamasi tersebut pada Senin (25/3), di mana AS mengakui pencaplokan Israel atas dataran tinggi strategis itu, yang direbutnya pada tahun 1967 dan dianeksasi pada tahun 1981.

Pembicara demi pembicara pada sesi Dewan Keamanan PBB mendukung kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan, dan menentang pencaplokan Israel setelah proklamasi Trump.

“Tindakan sepihak ini tidak membantu apa pun dalam menemukan solusi damai jangka panjang untuk konflik di Timur Tengah,” kata Duta Besar Afrika Selatan untuk PBB Jerry Matjila.

Sekutu terdekat Suriah, Rusia, mendesak pemerintah untuk terus memandang Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel.

“Jika ada yang merasa tergoda untuk mengikuti contoh buruk ini, kami akan mendesak mereka untuk menahan diri dari revisi agresif hukum internasional ini,” kata Wakil Duta Besar Rusia Vladimir Safronkov.

Prancis memperingatkan bahwa setiap upaya untuk melanggar hukum internasional “akan gagal”, seiring AS bersiap untuk mengungkap proposal perdamaian Timur Tengah-nya.

Presiden Donald Trump tersenyum pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin, 25 Maret 2019. (Foto: AP/Susan Walsh)

‘Keamanan’ Israel

Tiga resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan Israel untuk mundur dari Dataran Tinggi Golan, yang direbutnya dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan dianeksasi—sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

AS membela keputusannya, dengan alasan bahwa pengakuan itu memperkuat keamanan Israel dan dapat berkontribusi pada stabilitas seluruh Timur Tengah, dengan menjaga Suriah dan sekutu Iran-nya tetap terkendali.

Menurut AS, dengan memungkinkan Golan dikendalikan oleh Suriah, “akan menutup mata terhadap ancaman yang berasal” dari Damaskus dan dari Iran dan sekutu-sekutu Hizbullah, yang ingin menggunakan wilayah itu untuk menyerang Israel, kata diplomat AS Rodney Hunter.

China, sementara itu, ingat bahwa resolusi PBB telah menyatakan Golan sebagai wilayah yang diduduki oleh Israel. Kata Wakil Duta Besar Wu Haitao: “China menentang tindakan sepihak yang berupaya mengubah fakta itu.”

Walau Suriah mendapat dukungan untuk kedaulatannya atas Dataran Tinggi Golan, namun Duta Besar Jerman Christoph Heusgen dan Duta Besar Inggris Karen Pierce juga menggunakan pertemuan itu untuk mengkritik pemerintah Presiden Bashar al-Assad karena mengebom warga sipil, menggunakan senjata kimia, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama delapan tahun perang sipil.

Penjaga perdamaian PBB?

Pernyataan Trump bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Israel, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan pasukan penjaga perdamaian PBB, setelah mandatnya berakhir pada tanggal 30 Juni.

Pasukan penjaga perdamaian United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) yang beranggotakan 1.000 orang, dikirim ke zona penyangga antara Israel dan Suriah di Golan pada tahun 1974, yang bertugas memantau gencatan senjata.

Hunter mengatakan kepada Dewan, bahwa pasukan PBB tersebut memiliki “peran vital untuk dimainkan dalam menjaga stabilitas antara Israel dan Suriah”—sebuah jaminan bahwa pengakuan kedaulatan Israel oleh pemerintahan Trump atas dataran tinggi strategis itu, tidak akan mempengaruhi operasinya.

Dia juga mengkritik “kehadiran harian pasukan bersenjata Suriah” di wilayah pemisah, di mana pasukan PBB adalah satu-satunya kekuatan militer yang diizinkan, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata tahun 1974.

AS meminta Rusia untuk menggunakan pengaruhnya atas Presiden Assad “untuk memaksa pasukan Suriah untuk menjunjung tinggi komitmen mereka” terhadap gencatan senjata, “dan segera menarik diri dari wilayah pemisah,” kata Hunter.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo menyatakan harapannya agar “perkembangan terakhir ini tidak akan digunakan sebagai alasan oleh siapa pun untuk melakukan tindakan yang dapat merusak stabilitas relatif dari situasi di Golan dan sekitarnya.”

Keterangan foto utama: Suriah mengecam tindakan Amerika sebagai ‘pelanggaran mencolok’ atas resolusi PBB. (Foto: AP/Sergei Grits)

Akui Golan Milik Israel, Amerika ‘Dihajar’ di Dewan Keamanan PBB