Intensitas Konflik Selama Kampanye Terus Meningkat - Pikiran Rakyat

BANDUNG,(PR).- Intensitas tendensi konflik makin meningkat menjelang hari pemungutan suara, terutama yang menyebarkan baik secara virtual maupun secara tatap muka. Peserta pemilu juga harus berpartisipasi menyelesaikan konflik tersebut.

"Pilpres adalah ajang politik kekuasaan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tapi yang terpenting, kondisi damai dan kondusif di masyarakat terus berlangsung," kata Koordinator Task Force Jawa Barat Ni Loh Gusti Madewanti, seusai pelatihan Penguatan Partai dan Calon Anggota Legislatif, Minggu 7 April 2019.

Selain Ni Loh Gusti Madewanti, hadir juga sebagai narasumber Training Penguatan Partai dan Calon Anggota Legislatif, antara lain Kerkan Wigyawinata dari IRI, Loly Suhenty Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Wawan Gunawan dari JAKATARUN.

Task Force mendorong seluruh pemangku kepentingan tidak meruncingkan segregasi atau polarisasi di masyarakat karena pilihan politik yang berbeda, baik pada masa pra pemilu bahkan pascapemilu. Selain itu juga mendorong mengedepankan dialog, konflik, atau cara-cara damai lainnya jika merasa ketidaksetujuan atau tersinggung terhadap sikap, ucapan, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki keyakinan atau pandangan politik yang berbeda.

Oleh karena itu, kata Madewanti, diperlukan pelatihan agar semua pemangku kepentingan memahaminya. Madewanti mengatakan Training Penguatan Partai ini adalah serangkaian seri peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Task Force Jawa Barat untuk memberikan awareness atau kesadaran tentang perlunya pencegahan bahaya kekerasan ekstremisme yang berkembang dan menjalar melalui hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam.

"Training ini juga salah satu bentuk upaya nyata Task Force untuk menjembatani dan memecah kebuntuan komunikasi antar pemangku kepentingan serta mengikis birokrasi yang rumit dalam proses pencegahan pelanggaran PEMILU. Dalam hal ini, ketika warga negara ingin mengadukan nasibnya terkait dengan hak Politik, ia tau kemana akan diterima dan mendapat solusi dari permasalahannya," ucapnya.

Dengan pelatihan tersebut, kata Madewanti, mendorong partai dan calon anggota legislatif melaksanakan rekomendasi mencegak kekerasan berbasis ekstremisme yang menyebar melalui hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Ditambah lagi, mereka dapat mengupgrade pengetahuan dan informasi yang telah berkembang dari kegiatan peningkatan kapasitas atau advokasi yang telah dilakukan bersama. Juga berbagi pengalaman kepada semua pihak.

Buku kampanye sehat

Di acara tersebut, Task Force Jawa Barat merilis Buku Saku Kampanye Sehat. Kontennya disosialisasikan kepada Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif.

"Ini bagian untuk membangun kesadaran dari berbagai pemangku kepentingan agar tidak melakukan kampanye buruk dan jahat,"

Kampanye buruk dan jahat yang dimaksud adalah kampanye yang menjelek-jelekkan, memberikan informasi palsu untuk menyudutkan, memberikan cap negatif, menghasut orang untuk diskriminasi, dan mendorong tindak kekerasan pada lawan.

Setiap peserta yang terlibat dalam Training tersebut juga berkomitmen bersama dalam Deklarasi Pemilu Damai dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Ekstremisme yang menyebar melalui Hoaks, Ujaran Kebencian dan Kampanye Hitam. Deklarasi ini adalah sebuah affirmative action yang secara langsung meningkatkan kesadaran, peran dan fungsi pengawasan sosial di masyarakat untuk mencegah individu atau kelompok tertentu yang bertendensi melakukan kekerasan, pelanggaran PEMILU dan pelanggaran HAM.

Komisioner Bawaslu Jabar Lolly Suhenti mengatakan pelanggaran di lapangan saat kampanye sebaiknya dapat dicegah. Namun, memang diperlukan perwakilan Partai untuk duduk bersama dan berdialog serta mencari solusi permasalahan yang terkait dengan kampanye atau hal lain indikasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

"Banyak hal yang disampaikan termasuk kritik terhadap kinerja BAWASLU Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi masukan penting bagi kami,” ujar Lolly.***

Let's block ads! (Why?)