"Kami tetap konsen terhadap terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat. Itu telah menjadi aneksasi (pengambilan paksa wilayah) secara de facto," kata Retno dalam keterangan tertulis, Kamis (23/5/2019).
Hal tersebut disampaikan Retno saat memimpin Briefing Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Rabu (22/5) waktu setempat. Retno mengatakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah berdampak pada stabilitas kawasan dan dunia.
Retno juga menyinggung laporan dari Komisi Penyelidikan Independen pada Februari yang melaporkan adanya kekerasan ekstrem melalui penggunaan kekuasaan terhadap para jurnalis, tenaga medis bahkan penyandang disabilitas. Hal ini, kata Retno, melanggar prinsip dasar HAM.
"Ini jelas melanggar prinsip dasar HAM. Untuk memperkuat permintaan kami di mana tidak ada opsi lain selain menyediakan perlindungan internasional untuk masyarakat sipil Palestina," ucapnya.
Kedua, dia menyebut perlu ada peningkatan kondisi ekonomi dan sosial di Palestina. Retno menilai hal itu diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan yang diperlukan.
"Meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di Palestina merupakan hal yang sangat krusial. Tidak hanya untuk memenuhi dasar, namun juga untuk mencegah terjadinya kekerasan yang tidak diperlukan," ujar Retno.
Hal ketiga yang dibutuhkan, menurut Retno, ialah penghentian penggunaan kekerasan. Semua pihak diminta menahan diri dan mengedepankan dialog.
"Siklus penggunaan kekerasan harus dihentikan. Semua pihak harus melakukan pengendalian diri secara maksimal serta mengedepankan keinginan untuk ikut serta dalam dialog yang bermakna," jelas Retno.
Selain membahas soal kondisi Palestina, briefing yang dilaksanakan pada Rabu lalu (22/5) itu membahas kondisi terbaru di Suriah dan Yaman. Koordinator United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO), Nickolay Mladenov, dan Commissioner-General United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Pierre Krähenbühl, turut memberikan penjelasan situasi Timur Tengah ke seluruh anggota DK PBB yang hadir.
Sebelumnya, Retno Marsudi juga sempat bicara di forum yang diinisiasi Indonesia di Markas Besar PBB. Dia mengajak dunia internasional untuk mendukung penghentian pembangunan permukiman ilegal milik Israel di Palestina.
"Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Retno di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, sebagaimana keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima detikcom, Jumat (10/5).
(haf/haf)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Di DK PBB, RI Singgung Lagi Pembangunan Permukiman Israel di Palestina - detikNews"
Post a Comment