DPRD Surabaya Usul Penurunan Tarif PBB Agar Daya Beli Warga Meningkat - detikNews

Surabaya - DPRD Kota Surabaya mengusulkan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Harapannya, beban masyarakat berkurang dan daya beli meningkat.

Pemkot dan DPRD Kota Surabaya menggelar rapat pansus revisi perda 10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam rapat tersebut, anggota pansus menyampaikan sejumlah usulan mengenai persoalan PBB.

Salah satu anggota pansus Achmad Zakaria mengusulkan agar tarif PBB bisa diturunkan. Karena dengan hal itu beban masyarakat Surabaya bisa berkurang dan daya beli bisa meningkat.

"Saya berharap ada penurunan tarif. Kalau ada penurunan PAD (pendapatan asli daerah) mungkin turun. Ya memang berimbas ke pembangunan. Tapi kan duit itu ada di masyarakat dan akan membangkitkan wirausaha," kata Zakaria saat sidang di ruang Komisi B, Senin (17/6/2019).

"Selain itu pastinya daya beli masyarakat akan meningkat. Kalau itu bayangan saya jika ada penurunan tarif PBB," imbuh politisi PKS itu.

Lalu bagaimana tanggapan Pemkot Surabaya? Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono menjelaskan, dari sejumlah usulan dalam rapat, ia mengakui salah satu hal yang berat dilakukan yakni penurunan tarif.

"Sebetulnya kan kembali lagi dengan tarif PBB ini. Apabila masyarakat dalam penghitungan PBB-nya berat untuk membayar kami sebenarnya sudah memfasilitasi bisa mengajukan pengurangan. Dan itu diatur di dalam peraturan kepala daerah atau perwali nomor 12," kata Yusron seusai rapat kepada detikcom.

Menurut Yusron, jika kebijakan penurunan tarif yang diusulkan komisi B diterapkan, ia mengaku pemkot akan kehilangan pendapatan PBB sekitar 30 persen.

"Penurunan tarif akan berdampak PAD kita. Penurunan itu bisa sampai 30 persen dari nilai target PBB. Target penerimaan kita tahun ini sebesar Rp 1 triliun atau ada sekitar Rp 300 miliar," ungkapnya.

"Jadi untuk hari ini kami tampung dulu tadi masukannya cukup banyak termasuk yang detail-detail tadi yang sudah disampaikan dan akan kami diskusikan di pemkot," pungkas Yusron.

(sun/bdh)

Let's block ads! (Why?)