Bertemu Jokowi Bahas RKUHP, KPK Berharap Hasil Positif

Jakarta, CNN Indonesia -- Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini bakal bertemu dengan Presiden Joko Widodo, buat membahas soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka berharap ada jalan keluar di tengah polemik RKUHP yang dianggap melemahkan posisi KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

"KPK berharap pertemuan siang ini akan memberikan titik terang bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Rabu (4/7).

Pertemuan digelar sekitar pukul 14.00 WIB, di Istana Kepresidenan Bogor. Febri meyakini Jokowi memiliki komitmen agar KPK dan pemberantasan korupsi tak dilemahkan. KPK menilai masuknya pasal-pasal tentang korupsi ke draft RKUHP yang rencananya disahkan pertengahan Agustus 2018 bakal melemahkan pemberantasan korupsi.

"Bahkan justru sangat beresiko melemahkan KPK dan kerja-kerja penanganan kasus korupsi," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan kajian yang dilakukan, RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 17 Agustus mendatang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan bakal mengganggu kerja KPK di kemudian hari.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang saat ini berlaku masih dicari celah hukumnya.

KPK menilai jaminan pemerintah yang tidak bakal melemahkan upaya pemberantasan korupsi bila RKUHP tersebut disahkan tetap tak meyakinkan, setelah mendengar pendapat dan sikap sejumlah ahli hukum dari sejumlah perguruan tinggi.

Pertemuan dengan Jokowi diperlukan karena KPK berulang kali mengirimkan surat permohonan bertemu mantan Wali Kota Solo itu. Mereka keberatan atas revisi KUHP yang saat ini dibahas pemerintah bersama DPR.

Salah satu poin yang disoroti adalah masuknya pasal pemberantasan korupsi ke dalam RKUHP, yang dikhawatirkan dapat membatalkan undang-undang pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi panduan bagi KPK. (ayp)