Komite Anti Korupsi Jepang Dukung KPK untuk Iklim Investasi yang ...

Jakarta, Gatra.com - Anti Bribery Committee of Japan (ABC-J), komite yang beranggotakan penegak hukum dan ahli hukum di Jepang dibawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB- United Nations Global Compact) mengadakan kunjungan kehormatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Delegasi ABC-J yang terdiri dari Akira Takeuchi, Kengo Nishigaki, Shinya Fujino, Takashi Naitoh, Takeshi Yoshida disambut dengan ramah para pimpinan KPK yaitu Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata dan dua orang penasehat KPK.

Dalam pertemuan dan rapat yang dipimpin Laode M. Syarif tersebut mereka sepakat untuk saling mendukung dalam hal pemberantasan suap dan korupsi, baik yang dilakukan oleh individu, korporasi maupun pemerintah.

KPK berharap agar ABC-J memberikan advis kepada seluruh korporasi Jepang yang ada di Indonesia untuk tidak sekali-kali—jika ada-- menuruti permintaan suap/sogok dari oknum pejabat atau siapapun dan atas nama apapun. Apabila ada oknum pejabat yang meminta suap dan sejenisnya agar dilaporkan kepada KPK dan KPK akan melindungi 100% pemberi laporan tersebut (whistleblower). KPK tidak bermaksud untuk mematikan iklim investasi, namun KPK berharap investasi terus masuk ke Indonesia dan berkembang, akan tetapi praktek bisnisnya harus clean and clear. "Terlebih lagi investor Jepang, sangat diharapkan untuk terus meningkatkan investasinya di tanah air di berbagai bidang yang diperlukan Indonesia," ujar Laode Syarif, dalam siaran pers yang diterima Gatra, Kamis, (19/7).

Menurut Kengo Nishigaki, salah satu anggota ABC-J, di Jepang ada peraturan yang melarang perusahaan Jepang untuk melakukan suap dalam bentuk apa pun. Jika ada karyawan ataupun perusahaan Jepang terlibat suap maupun sogok (bribery) di negeri orang, maka si karyawan maupun korporasinya dapat dituntut di Jepang.

Nishigaki bercerita hal ini pernah terjadi di Thailand dimana seorang karyawan perusahaan Jepang di Thailand terlibat aksi suap mencapai sebesar 60 juta Yen. Perusahaan Jepang tersebut melaporkannya kepada Jaksa di Tokyo. "Karyawan tersebut dituntut sedangkan perusahaannya mendapat semacam permaafan atau konsesi (bargaining plea)," kata Nishigaki. Hal seperti di Thailand inilah yang menjadi concern ABC-J, sebab itu ABC-J terus melakukan komunikasi, kerjasama termasuk dengan KPK agar perusahaan-perusahaan Jepang di luar negeri tidak terlibat bribery.

ABC-J mengapresiasi peran KPK selama ini, mendukung penuh KPK dan berharap bahwa KPK terus didukung dalam menjalankan tugasnya dalam memerangi segala bentuk suap, sogok maupun korupsi untuk menciptakan iklim investasi yang bersih dan sustainable. ABC-J juga bertekad untuk membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga anti korupsi di negara mana pun termasuk dengan KPK di Indonesia yang memang menjadi salah satu perhatian khusus ABC-J agar korporasi Jepang yang ada di Indonesia terus maju dan berkembang, berbisnis secara clear, clean dan sustainable (berkelanjutan).

Editor: Nur Hidayat

Let's block ads! (Why?)