Busyro Sayangkan Pertemuan Deputi-TGB: Bisa Gerus Martabat KPK

Jakarta - Mantan Ketua KPK M Busyro Muqoddas menyayangkan sikap KPK yang pasif atas pertemuan Deputi Penindakan KPK Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB). Dia pun mengatakan pertemuan tersebut berpotensi menggerus martabat KPK.

"Pertama, komen saya sangat amat disayangkan, ini sudah contoh yang sama sekali tidak baik. Kemudian yang kedua, otoritas moral untuk membentuk komite etik itu ada badan pegawai KPK. Jadi jangan sampai mengandalkan otoritas organisasi yaitu melekat pada pimpinan KPK," ujar Busyro di aula PP Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).

Dia mengatakan sangat menyayangkan tindakan KPK atas pertemuan tersebut. Busyro menilai seharusnya, dengan adanya kasus ini, masyarakat mendorong pembentukan komite etik untuk memeriksa semua pimpinan KPK.

"Kalau pimpinan KPK memandang ini tidak perlu komite etik, selesai di situ. Tapi itu sangat patut disayangkan. Nah, sekarang kan terutama internal pegawai KPK, dan kedua elemen masyarakat sipil yang tidak terpisahkan dari KPK, dan selama ini pula KPK memiliki kekuatan moral, sosial, politik mendukung yang justru dari elemen masyarakat sipil, daripada pemerintah dan DPR, kekuatan masyarakat sipil perlu mendorong segera dibentuknya komite etik dengan formulasi tiga banding lima atau lima banding tujuh," ungkapnya.

"Tiga itu orang dalam KPK, tidak ada unsur pimpinan karena pimpinan diasumsikan patut diperiksa semuanya, dan kemudian sisanya yang lain dari luar," jelasnya.

Selain itu, Busyro mengatakan sikap pimpinan KPK terlalu pasif atas pertemuan Firli dengan TGB. Dia menyebut hal seperti ini bisa menggerus martabat KPK.

"Nah, masalahnya sekarang mengenai Deputi Penindakan tadi. Kalau ada pimpinan KPK melakukan sikap pasif atau pembiaran, bahkan membuat pernyataan itu tidak ada masalah, bahkan ada berita itu benar itu sudah seizin pimpinan KPK kalau itu semuanya benar," ucapnya.

"Untuk menjaga martabat KPK, itu mahal harganya. Tapi kalau ada kasus seperti ini lalu didiamkan saja, ini mengalami penggerusan martabat. (KPK) ini satu-satunya lembaga yang masih punya harapan," pungkasnya.

Soal pertemuan dengan TGB tersebut, pimpinan KPK membela Firli. Menurut pimpinan KPK, pertemuan itu wajar mengingat Firli sebelumnya merupakan Kapolda NTB.

"Saya kira sangat-sangat wajar ketika seorang (mantan) kapolda bertemu dengan kepala daerah. Di situ juga ada danrem dalam rangka perpisahan. Nggak ada sesuatu yang dibicarakan terkait dengan pertemuan itu dan Pak Firli, Deputi Penindakan, sudah menyampaikan ke pimpinan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).
(zap/nkn)

Let's block ads! (Why?)