Diperiksa KPK, Dirjen PSLB3 Ditanya Seputar Aliran Uang dan Izin ...

JAKARTA, KOMPAS.com -Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Rosa Vivien Ratnawati selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik mengonfirmasi Rosa seputar pengetahuannya terkait aliran uang korupsi dalam pembangunan PLTU Riau 1.

"Didalami terkait dugaan aliran dana," ujar Febri saat dikonfirmasi.

Selain itu, menurut Febri, Rosa ditanya penyidik seputar perizinan dan pengolahan limbah bahan beracun berbahaya dalam proyek PLTU.

Saat dikonfirmasi langsung seputar materi pemeriksaan, Rosa mengakui bahwa salah satunya terkait perizinan. Menurut Rosa, penyidik ingin mengetahui mekanisme perolehan izin terkait pengelolaan limbah.

Selain Rosa, penyidik juga memeriksa Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir. Sofyan dan Rosa menjadi saksi untuk tersangka Idrus Marham.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Menurut dugaan KPK, Eni menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani.

Selain itu, Idrus diduga dijanjikan 1,5 juta dollar Amerika Serikat oleh Johannes Kotjo.

Let's block ads! (Why?)