JAKARTA - Konflik horizontal yang terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan sudah lama terjadi. Konflik berkepanjangan antar-warga sudah sering terjadi bahkan semenjak tahun 1970. Konflik sendiri dipicu banyak hal, mulai perkelahian pemuda, hingga perebutan lahan.
Perebutan dan saling klaim lahan ini dimulai sejak banyak pendatang yang menempati wilayah tersebut. Mayoritas warga baru datang dari wilayah Toraja, mereka menanam tanaman coklat atau kakao. Warga awalnya tak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, konflik muncul saat warga lainnya tau bahwa harga kakao meroket tajam. Mereka mulai memperdebatkan status tanah yang kadang berujung dengan kericuhan yang panjang.
Data Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara mengungkapkan bahwa 195 Kepala Keluarga (KK) atau 689 Jiwa mengungsi dan puluhan warga harus kehilangan tempat tinggal karena konflik antara warga Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Tana Lili pada tahun 2014.
Namun, di tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Sosial melihat bahwa pangkal kerusuhan di daerah tersebut didominasi faktor ekonomi. Untuk itu sejumlah program langsung diterapkan di daerah tersebut.
Kemensos sendiri menganggarkan Rp3,34 miliar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dana tersebut digunakan untuk bantuan Jembatan Persahabatan Rp150 juta, bantuan Harmoni Muda Mudi Rp150 juta, bantuan Keserasian Sosial Rp450 juta, bantuan Kearifan Lokal Rp100 juta, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) PKH Rp1,5 miliar, bantuan KUBE PKH Rp800 juta, bantuan Sarana Lingkungan (Sarling) Rp100 juta, dan bantuan Sarana Kamar Lansia Rp125 juta.
Semua bantuan itu rencananya akan diberikan pada kegiatan bernama Harmoni Kebangsaan dengan tema “Harmoni Indonesia Gelorakan Semangat Kebangsaan”. Serangkaian agenda di Tanah Luwu Utara itu akan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan 1 November 2018 dan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
"Harmoni Kebangsaan ini merupakan kegiatan pertama kali yang diselenggarakan dan akan dibuka Bapak Menteri Sosial pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta.
Harry menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk untuk memperkuat spirit membangun semangat kebangsaan menuju Indonesia yang damai dan sejahtera, mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, memperkuat kerukunan warga untuk menciptakan harmonisasi sosial di masyarakat pada daerah rawan konflik di Indonesia, serta mencetak tenaga Pelopor Perdamaian lintas generasi yang siap menjadi kader penggerak perdamaian dalam rangka penanganan konflik sosial.
Peserta berjumlah 826 orang yang terdiri dari peserta Penguatan Kearifan Lokal sebanyak 200 orang dari unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Peserta Jembatan Persahabatan sebanyak 63 orang dari unsur warga dan tokoh masyarakat Desa Kamiri, Desa Baloli dan Desa Pandak.
Peserta Harmoni Muda Mudi sebanyak 63 orang dari pelajar SMA Masamba, dan Peserta Kemah Perdamaian sebanyak 500 orang dari berbagai unsur masyarakat Kecamatan Masamba, Bone Bone, Tana Lili, Pelopor Perdamaian, Mahasiswa, Akademisi, Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP).
Lebih lanjut Harry menjelaskan dalam kegiatan ini peserta akan mendapat pembekalan dari narasumber, kunjungan ke Panti Anak Pondok Pesantren Lallo Masidi di Desa Baloli, kunjungan ke Panti Anak Hidayatullah di Kelurahan Bone Tua dan simulasi Penanganan Konflik.
"Yang menarik juga akan dilakukan penganugerahan gelar adat 'Toi Perannu' kepada Bapak Menteri Sosial di Rumah Adat Katokkoan," tutur Harry.
Menteri Sosial juga akan mengukuhkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Timur H. Muh. Thoriq Husler, Bupati Luwu H.A. Mudzakkar dan Walikota Palopo Judas Amir sebagai Pembina Wilayah Pelopor Perdamaian.
"Diharapkan dengan pengukuhan para Pembina Wilayah Pelopor Perdamaian dapat memberikan dana sharing APBD guna meningkatkan kompetensi tenaga Pelopor Perdamaian di wilayahnya masing-masing," harapnya.
(kha)
https://news.okezone.com/read/2018/10/29/340/1970680/konflik-panjang-di-luwu-utara-pemerintah-kumpulkan-tokoh-adat-dalam-satu-acaraBagikan Berita Ini
0 Response to "Konflik Panjang di Luwu Utara, Pemerintah Kumpulkan Tokoh Adat ..."
Post a Comment