LBH Minta Kompolnas dan Komnas HAM Awasi Kasus Kematian Tahanan Polsek Bendahara

HABADAILY.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Lhokseumawe akan terus memantau kasus meninggalnya tahanan Polsek Bendahara Aceh Tamiang terkait kasus narkoba beberapa waktu lalu. Mereka juga bakal menyurati beberapa instansi terkait agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali di Aceh.

"Tindakan-tindakan seperti ini harus segera mungkin diusut hingga tuntas dan penindakan atau sanksi-sanksi yang dilakukan harus disampaikan secara terbuka, mengingat hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Jika tidak, hal ini tidak transparan, maka kami takutkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin menurun," ungkap Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe, Fauzan, SH, melalui siaran pers yang diterima HabaDaily.com, Jumat (26/10/2018).

Dia mengatakan ada beberapa hal yang harus kembali diingat pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan, peyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan.

Menurut Fauzan, semua proses dan tindakan tersebut harus jauh dari kekerasan dan pemaksaan. Hal tersebut mengingat Negara Indonesia telah menjamin warga negaranya untuk tidak disiksa.

Selain itu, Fauzan juga turut memaparkan beberapa landasan hukum yang mengatur soal tersebut. Pertama, konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28I, Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Konvensi Anti Penyiksaan dan Perbuatan Tidak Manusiawi lainya (Convention Against Torture) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam.

Selanjutnya, Pasal 6 dan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik), serta Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurutnya, tindakan diskriminasi dan penghormatan terhadap HAM juga dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Untuk itu, kami meminta KOMPOLNAS dan KOMNAS HAM untuk melakukan pengawasan dan beberapa tindakan lainya untuk menjamin keadilan bagi korban," kata Fauzan.

Seperti diketahui, massa membakar markas Polsek Bendahara Aceh Tamiang pada Selasa (23/10/2018) sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi ini diduga dipicu oleh kemarahan warga atas penangkapan yang berujung kematian seorang tersangka pengedar sabu, MY (sebelumnya tertulis AY-red).

Baca: Tersangka Sabu Tewas, Mapolsek Dibakar Kapolsek Dicopot

Kasus ini mendapat sorotan publik. Pihak Kapolri melalui Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak kemudian mengambil tindakan tegas dengan mencopot jabatan Kapolsek Bendahara, IPDA IW.

Baca: Kunjungi Rumah Duka, Kapolda Aceh: Proses tetap Berjalan

Posisi Kapolsek Bendahara kemudian digantikan AKP Sumasdiono. Kapolda Aceh pun mengatakan kasus ini masih dalam proses penyelidikan Mabes Polri.[boy/ril]

Let's block ads! (Why?)