Revolusi Partai Politik Diklaim Jadi Kunci Mencegah Korupsi

JawaPos.com - Korupsi seolah menjadi tradisi di Indonesia. Sejumlah pejabat pemerintahan satu per satu mulai diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru 8 anggota DPRD Kalimantan Tengah dan Bupati Cirebon masuk dalam daftar pasien komisi antirasuah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai permasalahan utama penyebab korupsi terjadi dipegang oleh partai politik.

Oleh karena itu partai politik harus berbenah agar tidak terus bertambah pejabat yang ditangkap KPK. Jika tidak memperbaiki sistemnya, partai diyakini akan terus melahirkan pejabat korup.

"Saya harus kembali ke tesis dasar saya bahwa tidak ada korupsi yang berkurang kalau tidak ada revolusi partai," kata Robert di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Revolusi yang dimaksud Robert sendiri berupa sisitem kaderisasi partai. Jika itu diperbaiki maka diharapkan mampu melahirkan calon pejabat negara yang memiliki integritas tinggi. Sehingga angka korupsi bisa ditekan.

"Kata kunci revolusi partai dalam soal pengkaderan dalam soal pencalonan dan sebagainya," jelasnya.

Di sisi lain, Robert mengatakan bahwa pelanggaran pidana korupsi memang secara hukum selalu dibebankan kepada pelakunya secara personal. Namun secara etik banyak pihak-pihak yang seharusnya ikut bertanggungjawab untuk membenahi masalah itu agar tidak terus-menerus terulang.

"Tapikan pada posisi itu dan kemudian menyelenggarakan pemerintahan tentu banyak institusi dan banyak orang (yang juga harus merasa bertanggungjawab, Red)," pungkasnya.

(sat/JPC)

Let's block ads! (Why?)