Bupati Bekasi dan Cirebon yang Ditangkap KPK Berturut-turut ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tak menjamin kepala daerah bebas dari kasus korupsi. Hal ini setidaknya terlihat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

"Cirebon dan Bekasi ini daerah yang tiga tahun dan empat tahun berturut-turut dapat predikat wajar tanpa pengecualian," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Kabupaten Bekasi mendapatkan opini WTP empat kali berturut-turut sejak 2014, sementara Cirebon mendapat tiga kali berturut-turut sejak 2015.

"Dalam hal administrasi keuangan rapi, bersih. Tapi kualitas belanja dan tata kelola itu bermasalah," tambah dia.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepakat bahwa predikat WTP suatu daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan tak menjamin bahwa kepala daerahnya bersih dari korupsi. Menurut dia, pemeriksaan BPK hanya mencakup pada prosedur dan mekanisme administrasi keuangan.

"Tidak seluruh anggaran bisa terperiksa. Sehingga jangan sampai salah persepsi. BPK berikan WTP kok ada korupsi, bisa saja terjadi," kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Dave Laksono memiliki pendapat serupa. Ia menilai status WTP dari BPK terhadap keuangan pemerintah daerah tak menjamin nihilnya tindak korupsi.

"Kemajuan daerah juga tidak dilihat dari WTP BPK saja. Tapi juga SDM nya dan sebagainya, untuk mengukur kesuksesan kepala daerah," kata Dave.

Dave menyebut faktor pemicu kepala daerah terjerat kasus korupsi salah satunya karena monopoli kekuasaan.

"Kenapa kepala daerah rajin korupsi, pertama monopoli kekuasaan. Yang punya kuasa kepala daerah, yang pegang APBD. Diskresi kekuasaan bisa semena-mena, ganti kepala dinas, ganti pejabat," ujar Dave.

Selain itu, dia juga menyebut mahalnya biaya politik tak terpisahkan dari maraknya korupsi kepala daerah.

Let's block ads! (Why?)