DPRA Dukung Pemerintah Aceh Susun Rencana Selesaikan Konflik Gajah Liar - Serambi Indonesia

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan mendukung upaya Pemerintah Aceh melalui Bappeda yang akan menyusun langkah-langkah menghadapi gajah liar sebagaimana diterapkan oleh India di Provinsi Assam.

“Ini terobosan yang sangat baik sekali, dan merupakan kabar baik bagi penanganan gajah liar di daerah kita terutama di Aceh Timur dan kawasan lain di Aceh yang sering mendapat laporan tentang konflik gajah versus manusia,” kata anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, Jumat (30/11/2018).

Hal itu disampaikan Iskandar Al-Farlaky yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA menanggapi rencana pihak Bappeda Aceh tersebut.

Baca: Aceh Susun Rencana Hadapi Konflik Gajah

Menurutnya, selama ini banyak para petani yang mengeluh karena kebun mereka dirusak oleh satwa gajah di kawasan pedalaman di Aceh.

“Seperti kasus di Aceh Timur yang selalu terjadi setiap tahun meski CRU sudah dibangun, namun masih belum maksimal, sebab masih saja ada laporan soal gangguan gajah yang sangat merugikan petani kita,” ujarnya.

Baca: Gajah Ditemukan Mati di Blang Awe Meureudu, Dua Gadingnya Lenyap

Dikatakannya, upaya mengadopsi mekanisme penanganan konflik gajah di Assam, India, harus bisa diimplementasikan dalam rencana program Pemerintah Aceh, termasuk dalam struktur anggaran di dinas terkait.

“Sehingga pola penanganan terstruktur dengan baik. Pemetaan daerah rawan juga harus akurat, termasuk membangun komunikasi dengan lintas sektoral lainnya. Misal dengan BKSDA dan Departemen Kehutanan di Jakarta,”demikian saran Al-Farlaky.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh berencana mengadopsi sistem perencanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Assam dan distrik setempat dalam menghadapi konflik satwa, terutama konflik gajah dan manusia.

Baca: Petugas BKSDA Ambil Lima Organ Dalam Gajah yang Mati di Meureudu. Ini Tujuannya

“Selama ini penyelesaian konflik gajah di Aceh bersifat reaktif dan parsial. Belum ada penyelesaian secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Azhari Hasan, kepada Serambi di New Delhi, Rabu (27/11/2018).

Di Assam, negara bagian India, tempat dimana lokasi Manas National Parak dan Kaziranga National Park berada, pihaknya mengaku mendapat gambaran tentang perlunya sebuah perencanaan yang baik dalam menghadapi konflik satwa tersebut.

“Ternyata perlu master plant, perencanaan, inilah yang kita dapat. Jadi konsep ini kita siapkan, kita sesuaikan dengan kondisi di Aceh,” ujarnya. (*)

Let's block ads! (Why?)