KPK Sambangai PSI Bahas Komitmen Tata Kelola Parpol - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Rombongan KPK dipimpin oleh Direktur Kerja Sama antar Komisi KPK, Sujanarko dan dua pejabat KPK lainnya.

Kehadiran KPK disambut langsung oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.

Sujanarko menyampaikan maksud silaturahmi KPK ke PSI.

KPK, kaya Sujanarko, ingin parpol tak lagi menghasilkan pejabat yang tersandung kasus korupsi.

"Kita datang ke sini ada 2 agenda, pertama undangan tanggal 4 untuk menyampaikan komitmen kebijakan tata kelola internal," kata Sujanarko.

Ia juga menyampaikan 5 pilar komitmen parpol yang perlu diterapkan agar mencegah korupsi di tubuh parpol.

Kelima hal itu dianggap bisa membuat parpol mempunyai kompetensi cukup.

"Sebetulnya KPK menawarkan sesuatu ke parpol, ke depan parpol itu harus mempunyai kompetensi yang cukup. Ada 5 pilar yaitu pengelolaan keuangan parpol, kode etik, komitmen mekanisme rekrutmen dan pengkaderan," ungkap Sujanarko.

Selain itu, lima pilar itu akan mencegah terpilihnya kader yang tak berkualitas menjadi pejabat.

Pasalnya, kasus korupsi saat ini banyak dilakukan pejabat yang tidak berintegritas.

"Risetnya ada, kalau dibaca agak ngeri juga. Para kandidat kalau kita profiling dia tidak akan mampu jadi kandidat. Mereka berkomitmen dengan orang luar terkait perizinan, dinas, dan komitmen membagi proyek. Ini sangat riskan kalau hanya diambil orang yang punya akses keuangan," terangnya.

Sujanarko juga membeberkan data soal kasus korupsi di Indonesia yang juga disorot oleh PBB.

"Indonesia itu menjadi negara under review oleh PBB, dalam konteks PBB, 70 persen problem korupsi akan selesai kalau Indonesia bisa menjamin pejabat yang diangkat adalah pejabat yang bagus," papar Sujanarko.

Semantara itu, Raja Juli Antoni menyambut baik silahturahmi KPK dalam rangka sosialisasi pencegahan korupsi di dalam parpol.(*)

Baca: KPK Periksa Tiga Tersangka Legislator Terkait Kasus Suap Anggota DPRD Sumut

Baca: Kasus Proyek Meikarta, KPK Gali Indikasi soal Dugaan Aliran Dana untuk Perda Tata Ruang Bekasi

Let's block ads! (Why?)