KPK Bekerja Sama dengan TII Rilis Indeks Persepsi Korupsi 2018 Siang Nanti - Tribunnews

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Indonesian Transparency International Indonesia (TII) bakal merilis hasil riset Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2018.

Perilisan hasil riset IPK rencananya akan diumumkan di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019) siang.

"Siang nanti akan dilakukan peluncuran CPI Tahun 2018, termasuk tentu saja CPI Indonesia," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (29/1/2019).

Febri menjelaskan, konsep peluncuran IPK tahun ini berbeda dari sebelumnya.

Tahun sebelumnya kerap dilakukan di luar lembaga antikorupsi, kini diselenggarakan di KPK.

Baca: Persib Bandung Masuk Daftar Klub Termahal, Juara Liga 1 2018 di Posisi Kelima

"Sekarang dilakukan di KPK sebagai bentuk kolaborasi masyarakat sipil dan negara dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Febri.

Ia menggariskan, tema peluncuran IPK tahun ini adalah Korupsi dan Krisis Demokrasi.

Hal tersebut lantaran TII menemukan fenomena global, di mana korupsi politik masih menjadi hambatan pertumbuhan IPK suatu negara.

"Satu hal yang juga berbahaya dalam konteks korupsi politik adalah ketika institusi dan mekanisme politik dikuasai segelintir orang yang mendapatkannya melalui suap terhadap politisi. Padahal institusi politik yang sehat justru menjadi perangkat utama dalam demokrasi," katanya.

Sampai saat ini, kata Febri, sejumlah pelaku korupsi di sektor politik yang ditangani KPK berjumlah 69 orang anggota DPR, 161 orang anggota DPRD, 107 orang kepala daerah.

Para politisi tersebut melakukan korupsi bersama-sama pihak swasta seperti pemegang izin perkebunan, kehutanan, izin mendirikan bangunan proyek-proyek besar, dan pelaksana proyek pengadaan di pusat dan daerah, serta pejabat level atas di birokrasi.

Jika semua ditotal, lebih dari 60 persen dari seluruh pelaku korupsi yang ditangani KPK merupakan korupsi politik atau dilakukan bersama-sama aktor politik.

Let's block ads! (Why?)