Pemerintah Tak Khawatir Adanya Petisi Referendum Papua Dibawa ke PBB - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tidak khawatir mendengar kabar kelompok separtis the United Liberation Monvement for West Papua (ULMWP) yang mengklaim telah menyerahkan petisi tandatangan 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat ke Dewan HAM PBB.

"PBB pasti menghormati kedaualatan Indonesia," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Mantan Panglima TNI itu pun menilai langkah ULMWP tidak mempengaruhi kedaulatan Republik Indonesia, dimana Papua merupakan bagian dan akan tetap di Indonesia.

"Enggak (berpengaruh)," ucap Moeldoko.

Baca: Raffi Ahmad Mulai Ikut Kajian Islami, Billy Syahputra Justru Meledek: Sok-sokan Hijrah, Pengen 4 Ya?

Diketahui, kelompok separatis ULMWP mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang untuk menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.

Baca: Prabowo Tidak Ingin Debat Gawe Wirang

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya. Saya telah menyerahkan apa yang saya anggap sebagai tulang rangka rakyat Papua Barat, karena telah banyak orang yang mati terbunuh," ucap Pemimpin ULMWP, Benny Wenda.

Benny mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Baca: Putri Ahok Jadi Sorotan: Singgung Eksploitasi Keluarga Hingga Ngengat Jelek Ingin Jadi Kupu-Kupu

Dia menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu adalah melalui petisi ini yang ditandatangani oleh hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta rakyat Papua.

Let's block ads! (Why?)