
"Sudah, sudah kami surati ke semua daerah (agar semua hakim melapor LHKPN)," kata Hatta Ali, di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).
"(LHKPN) kita jadikan salah satu syarat untuk promosi," imbuhnya.
"Kita sangat berharap bahwa LHKPN itu disetorkan. Segera dilaporkan ke KPK," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Berikut data kepatuhan wajib lapor LHKPN per 25 Februari:
Eksekutif:
Wajib lapor: 260.460
Sudah lapor: 48.294
Kepatuhan: 18,54 persen
Yudikatif:
Wajib lapor: 23.855
Sudah lapor: 3.129
Kepatuhan: 13,12 persen
DPR RI:
Wajib lapor: 524
Sudah lapor: 40
Kepatuhan: 7,63 persen
MPR
Wajib lapor: 2
Sudah lapor: 1
Kepatuhan: 50 persen
DPD:
Wajib lapor: 136
Sudah lapor: 82
Kepatuhan: 60,29 persen
DPRD:
Wajib lapor: 16.310
Sudah lapor: 1.665
Kepatuhan: 10,21 persen
BUMN/BUMD:
Wajib lapor: 27.855
Sudah lapor: 5.387
Kepatuhan: 19,34 persen
(yld/dhn)
https://news.detik.com/berita/d-4446498/ma-jadikan-lhkpn-syarat-promosi-minta-hakim-lapor-harta-ke-kpkBagikan Berita Ini
0 Response to "MA Jadikan LHKPN Syarat Promosi, Minta Hakim Lapor Harta ke KPK - detikNews"
Post a Comment