Tanri Abeng: Penunjukkan Dirut Pertamina di Tangan Presiden dan Menteri BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya diketahui telah mengusulkan beberapa nama Calon Direktur Utama (Dirut) definitif atau tetap PT Pertamina (Persero) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden merupakan Ketua Tim Penilai Akhir (TPA).

"Tungggu Presiden, semua sudah dilaporkan Bu Menteri. Jadi hari ini enggak ada apa-apa," ujar Harry di Kementerian BUMN, Jumat (25/5/2018).

Menurut Harry, sosok Dirut Pertamina harus memiliki integritas yang tinggi dan mempunyai banyak pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan. Pertamina, saat ini memiliki dua regulator yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Jangan sampai buat kebijakan menaikkan harga tapi tidak ada pertimbangan dari Dewan Komisaris, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah mencopot Elia Masa Manik dari jabatan Dirut Pertamina (Persero). Saat ini, kepemimpinan sementara (Plt) di Pertamina dijabat oleh Nicke Widyawati.

Rini mengatakan pergantian Dirut tersebut demi terus meningkatkan peran Pertamina kepada masyarakat, terutama dalam menjaga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih bersubsidi.

"Kalau pemerintah sudah katakan barangnya (Solar, Premium dan LPG) harus tersedia, Pertamina harus melakukan karena Pertamina milik negara, milik bangsa. Maka itu, saya lakukan perubahan. Saya harap Bu Nicke ini bisa lakukan fungsinya dan bagusnya lagi dia perempuan," kata Rini, beberapa waktu lalu.

Rini mengaku, meski Pertamina memiliki produk-produk BBM nonsubsidi seperti Pertalite dan Pertamax, masih banyak masyarakat yang membutuhkan Premium, Solar, dan LPG. Untuk itu, kestabilan pasokan harus benar-benar dijaga.

"Kita ini mengelola BUMN, salah satu fungsinya untuk kepentingan masyarakat Indonesia," pungkas Rini Soemarno.

Let's block ads! (Why?)