Imparsial Minta TNI Jaga Netralitas di Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Imparsial mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menjaga netralitas dalam rangkaian Pemilihan Umum 2019. Catatan buruk anggota TNI aktif yang pernah terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya diharapkan tak terjadi lagi.

Direktur Imparsial Al Araf meminta Panglima TNI melakukan tindakan nyata untuk mencegah anggotanya terlibat dalam politik praktis.

"Keterlibatan anggota TNI di masa lalu tidak boleh terjadi sehingga perlu diperhatikan bahwa proses pemilu nanti seharus dan sebisa mungkin tidak melibatkan militer," ujar Al Araf dalam jumpa pers di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pernah berjanji di muka publik bahwa institusinya akan menjaga netralitas dan soliditas dalam Pemilu 2019. Hadi memerintahkan jajarannya untuk menjaga nilai-nilai tersebut sepanjang pemilu ini.

Kendati demikian, pernyataan Hadi tersebut dinilai masih bersifat normatif belaka. Secara hukum, anggota TNI aktif dilarang berpolitik praktis seperti yang tertuang di Pasal 39 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Araf menilai Panglima TNI belum mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas terkait netralitas TNI dalam pemilu sekarang. Ia berharap ketegasan yang lebih itu bisa segera dinyatakan untuk mencegah penyimpangan yang pernah terjadi sebelumnya.

"Panglima perlu menyatakan pelarangan tersebut bagi mereka yang tidak netral akan ditindak dan diproses hukum." katanya

Araf menambahkan publik tak tinggal diam jika nanti menemukan ada anggota TNI yang berpolitik praktis selama pemilu.

Ia meminta masyarakat segera melaporkan anggota TNI aktif yang tidak netral ke lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau Komnas HAM, hingga lembaga lain seperti Imparsial.

Sementara, Wakil Direktur Imparsial Ghuffron Mabruri mengingatkan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya kerap ada keterlibatan anggota TNI aktif.

Ghuffron mencontohkan pada Pemilu 2004 silam ada penggunaan kendaraan militer untuk memobilisasi massa. Begitu pula pada 2009 dan 2014 dengan bentuk keterlibatan militer yang berbeda.

"Pola penyimpangan sejak 2004, 2009, dan 2014, dan sejumlah Pilkada sebelumnya yang lalu jadi catatan agar TNI melakukan pengawasan yang kuat, jadi kalau ada anggota yang melakukan penyimpangan harus ada sanksi yang tegas," ucap Ghuffron.

(bin/ugo)