KPK Terbitkan Buku Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha - Tribunnews

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bertepatan dengan perayaan Hari AntiKorupsi Internasional 2018, KPK meluncurkan buku berjudul 'Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha'.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, pentingnya buku tersebut diluncurkan karena dunia usaha kini banyak digunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi.

"Rasanya tidak adil dong KPK sudah mulai menindak (korporasi) sedangkan tidak ada panduan untuk korporasi agar tidak terjerembab dalam hal yang dilarang undang-undang," ujar Laode dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Baca: Kemenaker Minta Perusahaan Permudah Syarat Bagi Peserta Pemagangan

Saat ini dikatakan Laode, sudah ada dua terpidana korupsi yang diduga menggunakan korporasi untuk menyembunyikan hasil korupsinya.

Mereka di antaranya Nazaruddin dan Akil Mochtar.

"Contoh Nazaruddin itu dibuat 38 korporasi untuk menyembunyikan kasus korupsinya. Akil Mochtar dia juga banyak menyembunyikannya dalam bentuk perusahaan yang aneh," ungkapnya.

Baca: Sejumlah Kolega Pejabat Gagal Tes CPNS 2018

Serta KPK telah melakukan penindakan terhadap lima korporsi, dari lima perusahaan tersebut, satu di antaranya sudah memasuki tahap penuntutan.

Sehingga dengan diterbitkannya buku yang berwarna dasar putih di cover depannya itu bisa diimplementasikan oleh korporasi.

Dengan demikian, komitmen korporasi mencegah korupsi berlangsung secara konsisten.

"Harus dijalankan, komitmen pimpinannya harus ada, ikuti semua panduannya, itu yang akan kami push," ujar Laode.

Baca: KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Suap Proyek Jalan di Bengkalis

Dari salinan buku yang didapat Tribunnews.com, buku tersebut menjelaskan beragam hal, seperti instrumen hukum yang berkaitan dengan korupsi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencegahan di perusahaan, pengaturan kontribusi dan donasi politik.

Tidak hanya itu buku yang dibuat bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) ini juga memuat mekanisme perusahaan melaporkan indikasi korupsi ke aparat penegak hukum.

Let's block ads! (Why?)